Soal Keberhasilan Reshuffle Kabinet Jilid I, Seskab Serahkan Penilaian Kepada Masyarakat
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, saat diwawancara wartawan di ruang kerjanya siang ini (30/12). (Foto: Humas/Oji)
Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, yang masuk gerbong Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat perombakan kabinet atau reshuffle jilid I pada pertengahan Agustus lalu menyerahkan penilaian kepada masyarakat atas berhasil atau tidaknya reshuffle itu.
Yang pasti, menurut Seskab, dari reshuffle Kabinet jilid I itulah dihasilkan misalnya tentang beberapa Paket Kebijakan Ekonomi yang dimotori oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dibantu oleh sejumlah menteri, termasuk menteri yang masuk dalam masa reshuffle.
Berarti perombakan kabinet kemarin berdampak positif? Ya masyarakat yang memberikan penilaian, tegas Seskab kepada wartawan yang menemui di ruang kerjanya, Lantai 2 Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (30/12) siang.
Terkait dengan wacana reshuffle kabinet jilid II yang kini berkembang di masyarakat, menurut Seskab, hal itu tidak mengganggu kinerja kabinet.
Adapun terkait dengan rumor adanya lebih dari dua menteri yang akan diganti pada perombakan kabinet jilid II, Seskab menolak menjawabnya. Hmm, kok kamu kayak Presiden aja, kata Pramono yang disambut senyum wartawan.
Demikian juga terkait adanya tawaran Presiden Jokowi kepada kader Partai Golkar untuk masuk kabinet, Seskab enggan menjawabnya.
Mengenai kinerja Jaksa Agung Prasetyo, Seskab Pramono Anung menegaskan, yang berhak menilai kinerja pejabat setingkat menteri cuma Presiden Jokowi. Ia tidak berhak memberikan penilaian apapun.
Hormati Putusan Hukum
Sementara itu menanggapi putusan pengadilan yang menolak gugatan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya terhadap perusahaan yang dituduh melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kebakaran hutan, Seskab Pramono Anung menegaskan, bahwa apapun pemerintah menghormati proses hukum yang ada karena ini bagian dari kesepakatan kita semua adanya independensi dalam bidang hukum.
Nah kemudian apakah hasil keputusan itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan banding dan sebagainya, itu adalah langkah berikutnya, jelas Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.
Tetapi yang jelas, lanjut Seskab, pemerintah akan mengkaji dan mempelajari langkah apa yang akan dilakukan. Terus terang sampai hari ini kami belum tahu karena juga baru membaca barusan, ujarnya. (FID/ES/EN)
