Murni B to B, Presiden: BUMN Yang Ikut Kereta Cepat Jakarta–Bandung Jangan ‘Ngos-ngosan’

Presiden Jokowi pimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (4/1). (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pembangunan infrastruktur khususnya di bidang perkeretaapian bisa dipercepat, baik yang berada di luar Jawa maupun di Jawa. Ia menyebutkan, beberapa tempat juga sudah dimulai, di Sulawesi dan beberapa titik di Sumatera.

“Saya berharap tahun ini juga yang di Papua bisa dimulai. Kalau enggak bisa semester I ya semester II. Tapi tahun ini. Kalau tidak bisa bulan Juni ya enggak apa-apa. Tapi Oktober atau November tahun ini pembangunannya bisa direalisasikan,” pinta Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/1) sore.

Presiden Jokowi juga meminta laporan kesiapan dimulainya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari Menteri BUMN. “Saya ingin mengetahui sejauh mana kendala dan hambatan yang ada, baik dalam proses perizinan. Izin trase, izin pembangunan stasiun dan izin-izin lainnya,” lanjut Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya ingin mendengar rekomendasi dari gubernur, bupati, dan wali kota yang wilayahnya dilalui trase kereta cepat ini.

 Business to Business (B to B)

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan kembali, terutama untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya, bahwa pembangunan kereta cepat ini dilakukan B to B (business to business), ada joint antara Indonesia dan Cina.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pembiayaan pembangunan kereta api cepat ini tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah.

Walaupun demikian Presiden meminta agar BUMN yang ikut dalam konsorsium ini, prudent dan hati-hati dalam mengalkulasi terutama di ekuitinya. “Jangan sampai karena ikut konsorsium, kemudian justru tugas dalam membangun infrastruktur malah jadi ngos-ngosan, karena kalkulasinya yang tidak cermat,” tuturnya.

Tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menhub Ignasius Jonan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. (SLN/ES)