Mengenai Konflik Partai Golkar, Seskab: Pemerintah Tidak Ingin Ikut Campur

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 8 Januari 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 30.603 Kali

dpp golkarPemerintah menegaskan tidak ingin ikut campur dalam persoalan atau konflik yang terjadi di Partai Golkar, baik di tubuh partai maupun di fraksinya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, menjawab pertanyaan wartawan usai rapat terbatas di Kantor Presiden (8/1).

“Pemerintah sama sekali tidak ingin masuk ke dalam ruang itu,” tegas Seskab.

Keputusan pemerintah berkaitan dengan Golkar, lanjut Pramono, betul-betul sesuai aturan main dan juga keputusan Mahkamah Agung terhadap hal tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 30 Desember 2015 telah mencabut Surat Keputusan (SK) yang mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, beberapa waktu lalu. Keputusan pencabutan ini dilakukan menyusul keputusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan SK Kemenkumham itu batal demi hukum.

Namun, konflik di tubuh Partai Golkar terus terjadi, karena terjadinya perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu dalam menafsirkan legalitas kepengurusan Partai Golkar paska pencabutan SK yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.

Mengenai keinginan partai untuk bergabung dan memberikan dukungan kepada pemerintah, Seskab mengungkapkan pemerintah dengan senang hati menerimanya.

“Alhamdulillah, tangan terbuka,” kata Pramono.

Namun, Seskab Pramono Anung mengingatkan, partai yang ingin bergabung dengan pemerintah tersebut untuk tidak meminta jabatan kementerian.

“Ini adalah sistem presidensial, Presiden tentunya yang paling mengetahui siapa yang akan diajak bergabung atau tidak,” tutup Pramono.   (UN/FID/OJI/ES)

Berita Terbaru