Soal Konflik Golkar dan PPP, Pemerintah Berharap Parpol Selesaikan Sendiri Masalahnya

Seskab, Pramono Anung, menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Persiapan Asian Games di Kantor Presiden, Jakarta (11/1). (Foto:Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima dua Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) dari kubu yang berseberangan secara terpisah, Senin (11/1) sore, yaitu Agung Laksono dari kubu Munas Ancol Jakarta, dan Aburizal Bakrie dari kubu Munas Bali. Terkait hal ini Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah berharap agar persoalan yang dihadapi partai-partai yang berkonflik, yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bisa segera diselesaikan.

“Sebab kalau kemudian partai-partai yang bersengketa itu tidak segera menyelesaikan persoalannya, cepat atau lambat juga akan mempengaruhi seluruh proses jalannya pemerintahan, baik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun di dalam hubungan dengan pemerintah,” kata Seskab Pramono Anung usai menghadiri Rapat Terbatas tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Moto GP 2017,  di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/1) sore. 

Mengenai mekanisme penyelesaian dari masing-masing partai yang berkonflik, menurut Seskab, tentuanya itu berada pada internal partai. Ia menegaskan, sikap pemerintah dalam hal ini jelas,  pemerintah ingin agar persoalan yang dihadapi oleh Golkar dan PPP bisa diselesaikan dan pemerintah tidak campur tangan dalam proses penyelesaiannya.

Sebagaimana diketahui setelah dicabutnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang pengesahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dan DPP PPP versi Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy, konflik di tubuh kedua partai politik itu tidak juga mereda. Partai Golkar kubu Munas Ancol menyebut tidak ada DPP Partai Golkar yang sah karena pencabutan SK kepengurusan Munas Ancol tidak disertai penerbitan SK untuk Munas Bali. Sementara pengurus Golkar Munas Bali bersikukuh sebagai DPP karena sudah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal yang sama terjadi di tubuh PPP setelah dicabutnya SK pengesahan DPP versi Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy. Pengurus PPP versi Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz menganggap sebagai yang sah sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 601. Namun kubu Romi (Romahurmuziy) beralasan karena belum ada SK untuk DPP PPP versi Muktamar Jakarta, maka kepengurusan kembali ke kepengurusan sebelumnya yaitu versi Muktamar Bandung yang dipimpin oleh Suryadharma Ali.

Mekanisme Baku

Seskab Pramono Anung menjelaskan, apabila partai yang berkonflik itu telah mempunyai mekanisme yang telah dibakukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, apakah itu melalui mahkamah kehormatan partai, mahkamah partai,  atau apapun,  pemerintah mempersilakan. Sehingga dengan demikian dalam proses itu pemerintah mengharapkan segera bisa diselesaikan secara internal.

Terkait kedatangan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie ke Istana Merdeka, Senin (11/1) sore, Seskab menegaskan bahwa itu bukan sebuah pemanggilan tetapi dalam rangka untuk bertemu mencari jalan keluar untuk hal tersebut.

“Karena mereka sudah bersengketa di MA, dan keputusannya ada. Pemerintah sudah menjalankan keputusan Mahkamah Agung seperti apa yang diputuskan, walaupun mungkin apa yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak karena bukan tugas pemerintah untuk memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.  Tetapi harapannya ini bisa terselesaikan,” jelas Pramono kepada wartawan.

Seskab berharap persoalan di partai Golkar dan PPP proses rekonsiliasi bisa segera dilakukan. Dan kalau memang bisa dilakukan rekonsiliasi di antara mereka sendiri tanpa harus melibatkan pemerintah maka akan lebih baik. “Sekali lagi ya, tanpa harus keterlibatan pemerintah karena bagaimanapun ini juga proses pendewasaan partai politik,” ujarnya.

Mengenai apakah pertemuan ini berarti Golkar akan masuk bergabung dengan Pemerintah, Seskab menyatakan bahwa jika ada dukungan pemerintah bersyukur. “Tapi sekali lagi, harapannya dukungan yang tulus. Dukungan yang diberikan membuat pemerintah, parlemen, dan parpol dan juga jalan pemerintahan bisa lebih baik,” tegasnya.

Soal Ade Komarudin

Sementara itu terkait pelantikan Ade Komarudin dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto, Senin (11/1) siang, Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa apapun yang diputuskan oleh parlemen adalah keputusan parlemen. Dan keputusan parlemen selama itu dilakukan secara demokratis, memenuhi unsur prasyarat untuk diputuskan di dalam parlemen, dan tidak ada kesalahan merupakan keputusan parlemen dan pemerintah harus menghormati.

“Yang jelas begini, pemerintah tidak mau ikut campur urusan parlemen dan keputusan parlemen, apapun selama diputuskan dalam mekanisme yang benar, memenuhi prosedur, melalui tahapan Bamus, dan rapat paripurna, pemerintah menghormati,” tegas Seskab.

Seskab berharap Ketua DPR RI baru segera bisa mengonsolidasikan parlemen karena apapun sekarang ini DPR sedang menjadi sorotan publik ketika kinerjanya juga berhubungan dengan pemerintah.  (FID/ES)