Belum Ambil Putusan, Presiden Jokowi: Pengelolaan Blok Masela Harus Ciptakan Nilai Tambah
Suasana Rapat Terbatas mengenai Pembahasan Blok Masela (1/2) di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melanjutkan pembahasan mengenai proyek lapangan Blok Masela, yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (1/2) sore.
Presiden menyatakan belum akan memutuskan pengembangan blok Masela akan dilakukan secara onshore atau offshore, darat maupun laut, sebelum bertemu dengan investor dan kontraktor yang akan mengembangkan Blok Masela secara langsung. Presiden mengaku masih ingin mengetahui secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan wilayah di sekitar blok Masela.
“Tapi ini juga karena ada Pak Gubernur (Maluku) saya kira juga perlu kita dengar juga hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan wilayah keinginannya seperti apa,” kata Presiden Jokowi dalam pengantar pada rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/2)sore.
Dalam pengantarnya Presiden Jokowi menekankan dua hal. Pertama, amanat konstitusi yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu harus benar-benar untuk semua orang dan bukan untuk segelintir orang atau sekelompok orang.
“Kedua juga perlu saya sampaikan bahwa kita harus bisa memanfaatkan minyak dan gas, migas,” kata Presiden.
Pemanfaatan minyak dan gas tersebut, lanjut Presiden, harus menciptakan nilai tambah, untuk memberikan multiplier effect seperti yang telah disampaikan pada saat rapat yang lalu. Multiplier yang dimaksud pada perekonomian daerah dan pada perekonomian wilayah Timur terutama.
“Oleh sebab itu kali ini saya persilakan bisa Bappenas atau menteri yang lain untuk menyampaikan mengenai nilai tambah atau multiplier effect yang berkaitan dengan pembangunan daerah, ” jelas Jokowi.
Rapat terbatas itu diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M. Nasir, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.
(FID/UN/ES)
