Jadi Proyek Gas Terbesar, Seskab: Presiden Akan Undang Inpex dan Shell Soal Blok Masela
Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai Ratas Blok Masela (1/2). (Foto: Humas/Jay)
Rapat terbatas (ratas) mengenai pengelolaan proyek lapangan gas abadi Blok Masela yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/2) sore, belum memutuskan apakah pengelolaan itu akan dilakukan secara offshore (di laut) atau onshore (di darat).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengakui masih adanya perbedaan pandangan yang sangat tajam antara di darat dan di laut (onshore dan offshore) itu. Menurut Seskab, perbedaan ini tentunya memperkaya Presiden dalam mengambil keputusan.
Bahwa ada yang berargumentasi di laut dengan sejumlah argumentasi yang ada. Dari cost recovery kemudian juga pendapatan negara dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk juga yang berasumsi di darat akan menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat sekitar, kata Pramono kepada wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/2) petang.
Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam yang sangat memperkaya Presiden di dalam mengambil keputusan, menurut Seskab, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk tidak diputuskan hari ini.
Jadi keputusannya adalah tidak diputuskan hari ini. Presiden akan mengundang secara khusus investor dalam hal ini Inpex dan Shell untuk didengarkan karena mereka yang nanti akan menjalankan, tegas Pramono.
Seskab menjelaskan, proyek lapangan gas abadi Blok Masela, di Kabupaten Maluku Tenggara itu akan menjadi proyek gas terbesar di dunia. Untuk itu, lanjut Seskab, memang perlu kesabaran untuk memutuskan. Karena keputusannya tidak boleh salah.
Mengenai suasana sidang kabinet itu sendiri, Seskab Pramono Anung menilai sangat dinamis, sangat hangat. Ia menyebutkan, Presiden sangat happy dengan apa yang terjadi.
Jangan kita berbeda itu di luar tetapi berbeda itu di dalam sidang kabinet. Jadi di dalam sidang atau rapat terbatas tadi memang ada perbedaan yang sangat meriah selama sidang kabinet yang ada, papar Pramono .
(FID/UN/ES)
