Neraca Masih Seimbang, Fahmi Bantah BPJS Kesehatan ‘Collapse’
Dirut BPJS Kesehatan memberikan keterangan pers kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta (10/3). (Foto:Humas/Jay)
Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris, membantah anggapan sejumlah pihak tidak bertanggung jawab yang menilai lembaga yang dipimpinnya sedang kesulitan atau ‘collapse‘.
“Bapak Presiden sangat memberikan perhatian karena ini harus menjadi opini yang jangan sampai membuat gelisah baik itu rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan,” kata Fahmi dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3) sore.
Fahmi Idris menegaskan, bahwa balance sheet antara pemasukan dan pengeluaran BPJS Kesehatan itu balance, tidak ada masalah.
Menurut Dirut BPJS Kesehatan itu, pemasukan ada dua, iuran dan sumber dana lainnya. “Kalau kita bicara iuran dan pengeluaran memang mismatch karena iuran pada dasarnya hitungannya masih di bawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kalau dalam bahasanya kurang lebih underpricing dari iuran yang diharapkan,” jelasnya.
Namun Fahmi mengingat, tentu pengalaman BPJS sejak Askes 48 tahun sudah mengkalkulasi agar program ini tetap berjalan tentu ada sumber pemasukan lain.
Ia menyebutkan, dalam hal ini pilihannya tiga. Pertama apakah manfaatnya dikurangi. “Tentu kita tidak akan mengambil pilihan itu karena akan terjadi social cost yang besar. Masa orang cuci darah kemudian mulai besok dikurangi. Itu tidak kita pilih,” ujarnya.
Pilihan kedua, apakah menaikkan iuran sehingga match dengan pengeluaran. “Bapak Presiden menyampaikan, itu nanti setelah program ini dirasakan semakin baik,” jelas Fahmi.
Untuk itu, disiapkan alokasi dana untuk mengatasi masalah tersebut. “Jadi clear. Untuk diketahui publik, bahwa isu BPJS kolaps itu tidak benar adanya karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan,” pungkas Fahmi.
Distribusi KIS
Mengenai distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjelaskan, per 31 Desember 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan mencetak semua kartu yang terdapat di master file BPJS Kesehatan, itu tercetak 87,006 juta kartu.
“Semuanya sudah 100% terdistribusi ke pihak ketiga, dalam hal ini PT POS dan Tiki JNE dan juga mitra BPJS, aparat pemda setempat,” jelas Fahmi.
Ia menegaskan, Presiden sangat concern bahwa kartu ini harus diterima oleh end user, oleh rakyat, oleh mereka yang berhak. Untuk itulah BPJS Kesehatan membuat posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi KIS.
“Sampai hari ini posko ini terus memantau apakah PT POS sudah menyampaikan ini ke end user, apakah Tiki JNE sudah menyampaikan sampai end user,” jelas Fahmi.
Menurut Fahmi, setiap hari dilakukan entri data. Per hari ini sudah 90% lebih sudah diterima oleh end user.
“Target kami akhir Maret ini harus ada kepastian apakah distributor ini dapat mengirimkan sampai ke end user atau tidak. Kalau kemudian ada perubahan alamat peserta, kemudian karena berjalannya waktu sudah meninggal, kita harus catat, harus kita rapikan. Bila diperlukan atas izin Ibu Mensos nanti tentu akan kita perbaharui data pengganti,” papar Fahmi. (UN/ES)
