Anggap Masalah Besar, Presiden Jokowi: Tindak Tegas Aparat Yang Jadi ‘Backing’ Penyelundupan

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas masalah penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3) siang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Ada 17 ribu pulau dari Sabang sampai Marauke yang sangat rawan sekali terhadap praktik-praktik penyelundupan barang. Baik produk-produk pertanian,  industri, daging, perikanan, elektronika dan juga hal yang berkaitan dengan illegal fishing. Juga berkaitan dengan masalah penyelundupan narkoba, perdagangan narkoba.

“Ini merupakan masalah yang besar , yang sangat besar yang harus segara kita atasi karena ini akan mengganggu. Untuk produk-produk selundupan tentunya akan menggangu pasar dalam negeri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas membahas masalah penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3) siang.

Menurut Presiden Jokowi, penyelundupan melemahkan daya saing kita terutama daya saing untuk produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Dan lebih parah lagi, ini bisa mematikan industri nasional kita.

Karena itu Presiden menilai, langkah-langkah konkrit harus segera dilakukan untuk mengatasi aksi penyelundupan ini. Ia mengingatkan, Kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang baru juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memerangi  penyelundupan ini.

Presiden meminta agar dilakukan  peningkatan pengawasan secara terpadu terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil.  “Tingkatkan kapal patroli, kerja sama operasi bersama-sama, dan juga mungkin kalau perlu dengan negara tetangga kita,” pintanya.

Polri dan TNI, lanjut Presiden, juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktik penyelundupan khususnya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, melalui jalur-jalur tikus di perbatasan bisa dicegah.

“Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain menjadi backing, tidak ada ampun. Dan saya ingin juga sekali lagi tidak ada kongkalikong lagi baik dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas juga kuota impor,” tegas Presiden.

Presiden meminta  agar dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata kelola perizinan impor, semuanya terintegrasi dalam sistem Teknologi Informasi yang baik.

Rapat Terbatas itu antara lain diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung Prasetyo, Menlu Rini Marsudi, Menhub Ignasius Jonan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BIN Sutiyoso, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Bakamla Laksda Arie Soedewo. (FID/ES)