Taati Konstitusi, Presiden Siapkan Plan B Tolak RUU Pilkada
Presiden SBY dan Ibu Ani tiba kembali di Jakarta, Selasa (30/9) dinihari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung menggelar rapat terbatas membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), setibanya dari lawatan ke sejumlahnya negara, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/9) dinihari.
Rapat terbatas itu dihadiri antara lain oleh Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkumham Amir Syamsudin, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Sutarman.
Seusai rapat terbatas kepada wartawan Presiden SBY mengatakan, sesuai hasil konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva disimpulkan, tidak ada jalan bagi dirinya selaku presiden untuk tidak bersetuju terhadap hasil rapat paripurna DPR kemarin.
Mengutip pendapat Ketua MK, Presiden SBY menyampaikan, bahwa pemerintah dinilai sudah setuju karena dalam sidang paripurna tersebut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.
“Meskipun tidak secara eksplisit dikatakan bahwa menteri yang saya beri amanat presiden itu juga memberikan persetujuan, namun dalam praktik hal itu bisa dimaknai sebagai memberi persetujuan (terhadap putusan RUU Pilkada,” jelas Presiden SBY.
Sebagai Presiden RI, SBY menegaskan, ia akan taat asas dan konstitusi, apalagi ada pandangan dari Mahkamah Konstitusi. Namun SBY juga menjelaskan, bahwa posisi pemerintah dalam masalah pilkada ini, adalah pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar.
Maka dari itu, lanjut Presiden SBY, sejak siang tadi (Senin 29/9) hingga saat konperensi pers itu, pemerintah mengolah jalan seperti apa untuk betul-betul menyelamatakan sistem pilkada yang dianggap tepat dari yang tidak tepat, yaitu kembali ke pilkada langsung dengan perbaikan.
Kalau plan A tidak tembus akan menuju ke plan B. Hingga subuh hari ini dan akan dilanjutkan besok,” kata SBY.
Presiden berharap, mudah-mudahan ada jalan terbaik karena kepentingan pemerintah tiada lain adalah untuk demokrasi kita, untuk hadirnya sebuah sistem yang paling baik.
Presiden SBY juga menegaskan, tidak ada kepentingan pribadi dirinya atau siapapun di kabinet yang ia pimpin terkait dengan upaya tersebut.
“Justru, kalau ini baik sistemnya presiden dan pemerintah mendatang akan lebih baik lagi mengelola kehidupan politik,” tegas Presiden.(Humas/ES)
