Penyaluran Raskin dan PKH di Sragen

Program Pro Rakyat merupakan program prioritas yang menjadi ikon atau ciri khas Pemerintahan Presiden SBY. Progam ini ditujukan untuk membantu kalangan kurang mampu agar kehidupannya semakin membaik, sekaligus bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pemerintahan Presiden SBY terus memberikan perhatian khusus terhadap kalangan kurang mampu melalui Program Pro Rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster. Program yang menjadi primadona Pemerintahan Presiden SBY ini langsung menyentuh kantong-kantong kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan.

Pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada warga miskin dengan memberikan  beras untuk rumah tangga miskin (Raskin). Penyaluran Raskin berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan pada tingkat keluarga, dan juga berpengaruh positif terhadap stabilitas harga beras di pasar. Setiap rumah tangga sasaran (RTS) memperoleh Raskin sebanyak 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg. Raskin yang disalurkan berkualitas medium, tidak bau, tidak apek dan tidak berkutu. Raskin didistribusikan oleh Bulog ke kantor desa/kelurahan atau yang biasa disebut titik distribusi. Dari titik distribusi raskin menjadi tanggung jawab pemda untuk disalurkan ke masing-masing RTS. Agar penyaluran raskin tepat sasaran, pemerintah menerbitkan kartu raskin, sehingga diharapkan hanya warga yang memiliki kartu raskin yang bisa menerima raskin.

Salah satu penerima Raskin di Kabupaten Sragen adalah Kustanti, Tercatat Kustanti sebagai penerima Raskin sebanyak 15 kg/bulan  serta dana PKH Rp 600 ribu, selain itu juga berobat gratis dan BOS bagi anaknya yang masih sekolah. Berbagai bantuan pemerintah secara terpadu tersebut telah meringankan beban hidupnya sehari-hari yang bekerja sebagai buruh tani. Senada dengan Kustanti, Pariem penerima manfaat perlindungan sosial juga merasakan benar manfaat program tersebut. Anaknya di sekolah juga mendapatkan BOS sehingga meringankan beban suaminya yang bekerja sebagai penggembala kambing. Perempuan berusia 46 tahun ini mendapat Jamkesmas dan Raskin gratis untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. “Saya dapat Raskin, Jamkesmas, anak saya sekolah juga dapat dana BOS. “Semuanya membantu kami memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Pariem.

Selain itu Suyanti (48 tahun) warga Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen yang menerima Raskin sebanyak 15 kg setiap bulannya, bersyukur karena bantuan ini sangat membantu masyarakat walau kadang-kadang kondisi berasnya kurang baik karena berwarna dan pecah-pecah. Suyanti berharap “ Raskin ini sangat membantu masyarakat tolong dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang.”

Pemerintah juga memberikan bantuan dana tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlahnya meningkat dari Rp 507,9 miliar pada tahun 2007 atau ketika program ini diluncurkan pertama kalinya, menjadi Rp 1,5 triliun pada tahun 2012 dan tahun 2013 ditingkatkan kembali menjadi Rp 3,6 triliun. Sementara itu, pada periode 2007 – 2013, dana PKH yang dikucurkan Pemerintahan Presiden SBY untuk warga miskin mencapai Rp 9,4 triliun. Cakupan kepesertaan PKH juga meningkat dari 383 ribu RTSM pada tahun 2007 menjadi 1,56 juta RTSM pada tahun 2012 dan pada tahu 2013 kembali meningkat menjadi 2,4 juta RTSM yang tersebar di 33 provinsi. Pemerintah juga terus menaikkan anggaran pelayanan kesehatan gratis dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 8,2 triliun pada tahun 2013, atau meningkat hingga 400%. Dengan dana yang terus meningkat, sasaran pelayanan kesehatan gratis juga meningkat dari 36,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 86,4 juta jiwa pada tahun 2013 serta menjangkau 2,9 juta ibu hamil yang bisa mendapat persalinan gratis. Dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan BBM bagi kalangan kurang mampu, Pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mencapai Rp 9,3 triliun untuk 15,5 juta RTS. Setiap RTS mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 150 ribu per bulan untuk jangka waktu 4 bulan.

Salah satu penerima manfaat PKH adalah Painem, warga Kebayanan 3 RT 03Kelurahan Jambanan SIdoharjo. Ibu satu anak ini mendapat biaya Rp 250 ribu untuk tambahan biaya anaknya. Sehari-harinya Painem bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rendah. Walaupun Painem berpenghasilan rendah dan kurang mampu, Painem sangat aktif dalam kelompok yang digagas pendamping PKH di kelurahan Jambanan. Dia yang tergambung dalam kelompok PKH bersama 19 ibu-ibu lainnya aktif dalam kerajinan anyaman tas dan tikar yang dikerjakan mandiri dan dijual pula secara mandiri. Painem mendapatkan Rp 3500 untuk setiap tas yang terjual. Painem senang dengan tambahan tersebut karena dia tidak perlu mengeluarkan dana apapun untuk memulai usaha tersebut. Rata-rata Painem dan kelompoknya dapat menjual tas sebanyak 50 buah selama sebulan dan 20 tikar selama sebulan.

Tambahan tersebut mereka gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Anggota lainnya yang tergabung dalam kelompok PKH adalah Misna yang sedang menunggu kelahiran bayinya. Misna juga mendapatkan Rp 250ribu dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.”Saya bersyukur sekali dengan adanya bantuan PKH ini, untuk bantu-bantu memenuhi kebutuhan anak saya yang sekolah,”kata Painem. Senada dengan Painem, Misnah juga senang mendapatkan bantuan tersebut. “Rencanaya akan saya tabung untuk biaya persalinan nanti,”kata misnah.

Mekanisme penyaluran PKH dilaksanakan di kantor Pos Sragen dengan proses penyaluran yang dilaksanakan selama empat hari. Dampaknya adalah tingkat kesehatan para peserta Program PKH dengan munculnya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan anak balita. Sedangkan untuk pendidikan adalah dengan menururnnya tingkat anak yangt tidak sekolah dan memberi motivasi pada orang tua peserta Program PKH untuk memasukkan anak mereka ke sekolah guna mendapatkan pendidikan yang layak.

Perlindungan sosial bagi warga miskin mendapat prioritas utama di era Pemerintahan Presiden SBY yang ditandai dengan penerapan Program Pro Rakyat secara terpadu yang dibingkai dalam empat klaster. Warga sangat miskin menjadi prioritas mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah melalui Program Pro Rakyat meliputi PKH, Raskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkemas), dan Bantuan Operasinal Sekolah (BOS). Warga miskin juga mendapat prioritas untuk ambil bagian dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program klaster empat khususnya pembangunan rumah swadaya atau yang lebih dikenal dengan bedah rumah. Masyarakat Miskin di Kabupaten Tuban mendapat bantuan berlapis meliputi PKH, Raskin, Jamkesmas, dan BOS. Dengan bantuan terpadu tersebut, diharapkan membantu warga miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterpaduan penerapan Program Pro Rakyat telah membantu rakyat sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Hadirnya berbagai Program Pro Rakyat secara terpadu telah mendorong warga sangat miskin yang merupakan lapisan paling bawah untuk terus optimis bisa keluar dari kemiskinan. (Diana Saragih & E.S Dalimunthe)