Meningkatkan Wibawa dan Reposisi Diplomasi Luar Negeri Indonesia

Oleh: Edi Nurhadiyanto *)

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan M. Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih telah berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dari sekian hal yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK masalah pertama yang disampaikan adalah mengenai merosotnya kewibawaan negara.

Solusi yang ditawarkan, sesuai dengan judul visi, misi, dan program, “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”, adalah dengan membangun politik luar negeri dan reposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. Ada 4 (empat) prioritas agenda yang menjadi andalan dalam berdiplomasi dengan negara lain menyelesaikan masalah tersebut di atas, yakni sebagai berikut:<>

1. Komitmen mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan kekuatan global;
3. Perluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik. Fokusnya kepada Samudera Hindia dan Pasifik sebagai lingkungan strategis kawasan;
4. Pelaksanaan politik luar negeri efektif yang melibatkan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat.

Penguatan mengenai politik luar negeri juga disampaikan Presiden Jokowi setelah pelantikan tanggal 20 Oktober 2014. Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan, ”… Saya ingin menegaskan di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia sebagai negara kepulauan dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”.

Membangun Wibawa Diplomasi Indonesia

Dalam keterangan pers setelah rapat terbatas (ratas) tanggal 11 September 2014, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bahwa setidaknya ada 14 pertemuan puncak yang harus dihadiri meski ada yang dua atau tiga KTT yang secara optional dapat diwakilkan/tidak dihadiri.

Pertemuan tingkat tinggi yang menjadi agenda Presiden Jokowi mendatang itu antara lain 10-11 November 2014 KTT APEC di Beijing, 12-13 November 2014 KTT ASEAN di Myanmar yang kemudian dirangkai dengan KTT ASEAN-India, KTT ASEAN-PBB, KTT ASEAN-Tiongkok, KTT ASEAN-Amerika Serikat, KTT ASEAN-Australia dan East Asia Summit. Kemudian, KTT G-20 di Australia pada 15-16 November 2014, pertemuan D-8 di Turki, serta G-15 di Sri Lanka serta pada akhir tahun KTT ASEAN-Korea Selatan.

Seperti yang disampaikan di atas, tentu Presiden berhak menentukan pertemuan dan agenda strategis mana yang akan dihadiri. Namun, melihat intensitas pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi selama dua hari setelah pelantikan dengan bertemu beberapa kepala negara dan utusan khusus dari negara sahabat, nampaknya agenda untuk membangun wibawa diplomasi yang menjadi visi-misi sudah mulai dilaksanakan.

Secara khusus, Presiden Jokowi mengatakan seusai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bahwa isu perubahan iklim dan rencana bertemu dengan Presiden Barrack Obama menjadi salah satu topik pembicaraan penting dengan John Kerry. Peluang ini tentunya hal menarik karena di saat yang tidak berbeda jauh, Perdana Menteri Australia Tony Abbot juga mengundang Presiden Jokowi untuk turut hadir dalam pertemuan G-20 di Australia.

Agenda Aksi Meningkatkan Wibawa Indonesia

Dengan agenda pertemuan luar negeri yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi, penting untuk melihat bagaimana agenda aksi yang telah dituangkan dalam visi-misi sebagai berikut:

Proses keterlibatan Indonesia dalam kawasan terutama ASEAN pada tahun 2015 dan setelahnya, tentu akan menjadi sangat penting. Mengingat ASEAN mulai akhir 2015 akan menjadi suatu komunitas yang ditopang oleh tiga pilar. Pilar tersebut, seperti yang disampaikan oleh Teuku Faizasyah sekarang menjabat sebagai Duta Besar Kanada, adalah pilar politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Sedangkan dalam pertemuan puncak G-20 di Saint Petersburg, Rusia, Presiden ke-6 Republik Indonesia,  SBY menyampaikan, ada sepuluh hasil penting dari pertemuan tersebut, pertama, menyangkut soal pertumbuhan ekonomi yang harus terus dijaga. Kedua, perbaikan ekonomi (economic recovery) untuk terus dilanjutkan. Selanjutnya,  ketiga, koordinasi kebijakan dari negara anggota G-20 untuk membantu menuntaskan persoalan ekonomi gobal. Keempat, investasi. Kelima, job (pekerjaan). Kemudian keenam, international trade. Ketujuh, reformasi keuangan. Kedelapan, development, Kesembilan, anti-korupsi. Dan terakhir, stabilitas energi.

Dengan demikian, setiap momentum pertemuan luar negeri ke depan merupakan tantangan bagi Indonesia meraih bargaining position yang lebih baik dan pekerjaan tersebut bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato politik pertama di Gedung DPR/MPR, Istana Merdeka, dan Monumen Nasional tanggal 20 Oktober 2014 demi meningkatkan wibawa dan nilai tawar yang lebih baik diplomasi Indonesia bahwa sekarang adalah saatnya kerja, kerja, dan kerja.

*) Penulis adalah Kepala Subbidang Perekaman dan Transkripsi pada Bidang Peliputan dan Pelaporan, Sekretariat Kabinet.