Presiden Jokowi Minta Menpora Siapkan Alternatif Penggunaan Proyek Hambalang

Menpora memberi keterangan pers pada Rabu (30/3), didampingi Seskab, Menteri PU-Pera, dan Ketua BPK. (Foto: Humas/Dhany)

Terkait dengan audit teknis dan keuangan yang dilakukan terhadap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk menyiapkan alternatif penggunaan proyek tersebut.

“Presiden tadi juga memberikan arahan ke Kemenpora untuk menyiapkan alternatif-alternatif baru bagi penggunaan Hambalang bilamana semua kajian itu sudah selesai dan diteruskan atau tidaknya , dilanjutkan atau tidak,” kata Imam kepada wartawan usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3) petang.

Menurut Menpora, Proyek Hambalang itu pelajaran penting bagi pemerintah terutama Kemenpora, bahwa merencanakan sesuatu yang baik itu butuh ketelitian, butuh waktu yang cukup detail untuk merencanakan sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu.

“Ini penting sehingga semua kajian nanti betul-betul menjadi  poin yang penting bagi Kemenpora untuk melanjutkan dengan berbagai macam kebutuhan yang betul-betul kami harapkan,” terang Imam seraya menyebutkan, pemerintah tidak hanya butuh sekolah olahraga, tapi juga butuh pusat pelatihan dan pendidikan olahraga.

Rp600 miliar Lebih

Sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyampaikan dukungannya pada rencana Presiden Jokowi untuk melakukan audit sebelum memutuskan mengenai kelanjutan Proyek Hambalang.

Ia menyebutkan, hasil audit investigasi BPK di tahun 2012 ada sekitar Rp243 miliar anggaran yang telah digelontorkan untuk proyek tersebut. Sementara di tahun 2013 ada lagi sebanyak  Rp463 miliar.

“Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, jadi kami sangat appreciated sekali kepada Pak Presiden, tadi dari angka yang total lost, berapa yang  kita selamatkan untuk apakah kita akan teruskan lagi dengan Kementerian Menpora ataukah kita akan cari tempat lain,” kata Harry Azhar.

Dari pihak BPK, lanjut Harry Azhar, apapun keputusannya akan sangat appreciate betul seberapa jauh yang sudah dinyatakan oleh BPK sebagai total lost, dan yang dikukuhkan di pengadilan itu bisa diselamatkan sebagai aset bagi negara. “Artinya upaya Pak Presiden ini patut kita apresiasi,” pungkasnya.

(FID/RMI/ES)