Urus Sertifikat Masih Ruwet, Presiden Jokowi Peringatkan Menteri Agraria/Kepala BPN
Presiden Jokowi berdialog dengan warga pada peluncurkan program “Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat”, di Brebes, Jateng, Senin (11/4) siang. (Foto: Humas/Agung)
Saat meluncurkan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, di Terminal Agrobisnis, desa Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merinci sejumlah masalah yang membuat rakyat tidak beranjak dari kesulitan dan kemiskinan yang dihadapinya. Padahal daerah tersebut menjadi sentra produksi pertanian, seperti Brebes, yang menjadi sentra produksi bawang.
Yang pertama, sebut Presiden, masalahnya jelas ada masalah satu: ada masalah tanah, masalah sertifikat. Kenapa petani, nelayan, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah tidak bisa akses ke bank? banyak yang lari ke rentenir. Karena tidak punya agunan salah satunya. Agunan itu harus berupa sertifikat, katanya.
Presiden menilai, urusan sertifikat itu seharusnya tidak perlu rakyat sendiri yang urus. Perbankan kita juga harus ikut cawe-cawe. Rakyat nggak punya, bayar dulu perbankan, nanti pinjamnya kan juga ke bank. Ya kan? Tadi sudah diurus, tadi siapa banknya? BNI, BRI, semuanya harus seperti itu, tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan peringatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, ia tidak mau lagi mendengar urusan sertifikat terlalu lama.
Ruwet, kalau saya ngomong seperti ini pasti rakyat bilang “betul…betul”. Karena memang betul-betul ruwet, akan saya cek langsung ntar. Akan saya cek langsung problemnya ada di mana, masalahnya ada di mana, tegas Presiden Jokowi seraya menyebutkan, dari saya lahir sampai sekarang mengurus sertifikatnya lama. Apa-apaan ini, nggak bisa. Jangan diterus-teruskan, tuturnya.
Presiden mengingatkan, sekarang zamannya zaman teknologi informasi. Semuanya bisa cepat, nggak ada lagi urusan berbulan-bulan, bertahun-tahun urus sertifikat. Nggak mau saya. Harus dibangun sistem yang cepat. Rakyat biar senang, rakyat biar cepat berusaha, gampang meminjam uang di bank, karena masih jutaan yang belum disertifikatkan karena ruwetnya urusan di BPN, tegas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam acara peluncuran program Sinergi Aksi Untuk Ekonmi Rakyat itu, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry M. Baldan. (DID/ES)
