Soal Penyanderaan, Pemerintah RI Undang Menlu dan Panglima Malaysia dan Filipina

Seskab Pramono Anung

Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengambil inisiatif dengan mengundang Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Panglima, dan Keposian dari Malaysia dan Filipina ke Jakarta guna membahas upaya memperkuat keamanan di daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini didasari dengan semakin maraknya peristiwa pembajakan yang terjadi di daerah tersebut akhir-akhir ini.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, dengan mempertemukan Menlu dan Panglima dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina diharapkan ada saling kesepahaman untuk menjaga daerah bersama-sama, sehingga kalau terjadi upaya untuk melakukan penyanderaan lagi maka ketiga negara ini sudah bisa melakukan pencegahan bersama-sama.

Meski demikian, Seskab menegaskan, sesuai penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Pemerintah RI tetap melakukan berbagai upaya untuk membebaskan 14 WNI yang disandera olehs ebuah kelompok milisi di Filipina. “Hanya saja upaya-upaya tersebut tidak bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Pramono kepada wartawan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/4) petang.

Mengenai lokasi penyanderaan ke-14 WNI menyusul adanya eksekusi mati terhadap warga negara Kanada yang tidak segera memberikan uang tebusan hingga batas waktu yang ditentukan, Seskab Pramono Anung menjelaskan, pemerintah sudah mengetahui, baik yang 10 maupun yang 4 di mana lokasinya. “Sudah tahu itu, karena sekarang ini sangat gampang untuk mengetahui itu,” ujarnya.

Saat ditanya wartawan apakah yang melakukan penyanderaan kepada 14 WNI dari jaringan yang sama, yaitu Abu Sayyaf, Seskab mengatakan, intinya mereka. Namun dijelaskannya, bahwa

ada faksi-faksional dalam kelompok tersebut yang tidak bisa dibuka ke publik mengenai ada dan siapa faksionalnya itu.

Komunikasi

Sebelumnya Presiden Jokowi menjawab pers di Istana Negara, Selasa (26/4) mengatakan,  komunikasi terus dilakukan baik dengan pemerintah Filipina maupun juga dengan yang menyandera, dan diharapkan ini bisa segera diselesaikan.

“Memang kita ingin agar sandera itu segera bisa dilepas tetapi kita juga harus sadar bahwa itu berada di negara lain. Kalau kita mau masuk kesana juga harus ada izin, kalau kita mau menggunakan TNI kita juga izin,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4) siang.

Presiden mengingatkan, Pemerintah Filipina pun juga harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.  Ini lah, yang menurut Presiden, memang sangat menyulitkan kita. Karena itu, lanjut Presiden, pemerintah melakukan komunikasi dengan pemerintah Filipina, dan dengan melalui jaringan yang kita punya.

“Sampai saat ini sandera masih baik kondisinya,” tegas Presiden Jokowi.

Saat ditanya mengenai kemungkinan membayar uang tebusan sebagaimana dituntut kelompok penyandera, Presiden Jokowi menegaskan, kita tidak pernah berkompromi dengan hal-hal seperti itu. “Tidak ada urusan dengan uang tebusan,” tegasnya. (FID/RAH/ES)