Terima Pengurus KAGAMA, Presiden Jokowi Minta Geser Jargon Politisi Jadi Negarawan

Ketua KAGAMA Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta (28/4). (Foto: Humas/Rahmat)

Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas  Gadjah Mada (KAGAMA) mengharap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/4) siang. Menurut Ketua Umum KAGAMA Ganjar Pranowo,  pertemuan ini membahas kontribusi para alumni perguruan tinggi untuk bangsa dan negara.

Presiden Jokowi, lanjut Ganjar, berpesan kepada seluruh KAGAMA untuk melakukan reformasi total, salah satunya reformasi politik. Presiden mengharapkan KAGAMA karena ada alumni FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) untuk menggeser jargon atau predikat politisi jadi negarawan yang ada selama ini.

“Agar musuh kita itu nanti jelas, bukan antara kelompok kita sendiri tetapi berorientasi pada negara lain yang sudah maju,” ujar Ganjar kepada wartawan usai bersama pengurus KAGAMA diterima Presiden Jokowi.

Hal lain, Presiden Jokowi juga meminta KAGAMA untuk membuat nation branding. Presiden menjelaskan, setelah bangsa ini kompak, bangsa ini mau ke mana, mau saingan apa, serta nasional bagaimana, provinsi bagaimana, kota seperti apa branding-nya.

“Kebetulan saya sebagai ketua umum KAGAMA juga sebagai kepala daerah, permintaan dari focusing terhadap potensi yang ada di daerah sehingga ini kita harapkan bisa nantinya menjadi sebuah warisan kekuatan dari ke-Indonesia-an kita,” jelas Ganjar.

Tugas lain yang diberikan Presiden, lanjut Ganjar,  KAGAMA diminta untuk membuat atau ikut memikirkan strategi nasional jangka panjang dalam bidang ekonomi, politik sosial, budaya, dan hukum.

“Kira-kira kalau Indonesia ini 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kaya apa,” ujarnya.

Karena itu, menurut Ketua Umum KAGAMA, ia akan coba mendorong dan bekerja sama dengan ikatan alumni universitas lain, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk berkumpul dan tindak lanjuti agar program-program kebangsaan ini bisa segera dibereskan.

“Yang terakhir, tentu apresiasi kita pada reformasi yang lebih fundamental itu kita coba membantu untuk ikut me-watch sekaligus mencarikan way out dari beberapa persoalan yang ada, khususnya dalam deregulasi yang sudah sampai paket ke-11,” terang Ganjar.

Ia mengatakan bahwa akan meminta anggota KAGAMA di seluruh dunia untuk berperan mengawal bagaimana paket deregulasi bisa berjalan dan orientasi pada rakyatnya bisa berjalan. Termasuk, antara lain infrastruktur yang tidak hanya Jawasentris, tetapi membantu seoptimal mungkin agar kemudian infrastruktur  berkembang, sehingga gap antar daerah tidak terlalu tinggi, termasuk menyediakan SDM, KIS, KIP, dan pendidikan vokasi.

“KAGAMA juga akan membuat sekolah perguruan tinggi vokasi yang kita harapkan nanti bisa mengisi ruang-ruang kosong ini untuk bisa kita dorong,” jelas Ganjar.

Dalam kesempatan itu juga, KAGAMA menyerahkan buku kerja sama antara KAGAMA dengan Kompas yang berjudul Teras Kita. Ia mengatakan, berangkat dari inspirasi ini, Presiden Jokowi meminta perguruan tinggi untuk memikirkan pelaksanaan tahap per tahap persoalan  bangsa agar itu measurable, sehingga bisa sampai pada tujuan sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar. (FID/ES)