Hasil Audit LKK/L 2015: Sejumlah K/L Dapat Opini TMP, Setkab Kembali Pertahankan WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan audit atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan laporan itu, sejumlah K/L berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada yang ‘naik kelas’ dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP, juga dari WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) menjadi WDP atau WTP.

Namun juga ada sejumlah K/L yang ‘turun kelas’ dari opini WTP pada tahun anggaran 2014, kini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan ada yang sebelumnya WDP kini menjadi TMP (Tidak Menyertakan  Pendapat).

Beberapa K/L yang berhasil Bappenas, Polri, BPOM, BKPM, MK, PPATK, Kemendag, KPK, DPR-RI, dan Sekretariat Kabinet. Khusus mempertahankan perolehan opini WTP dari BPK di antaranya adalah: Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN ,dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Pencapaian WTP ini merupakan pencapaian yang keempat berturut-turut sejak penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012.

Adapun yang ‘turun kelas’ dari WTP menjadi WDP di antaranya adalah: Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Yang ‘naik kelas’ dari WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) dan dari WDP menjadi WTP adalah: Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kemenkop UKM, Lembaga Sandi Negara, BMKG, BPPT, BNP2TKI, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Instansi-instansi yang mengalami ‘turun kelas’ dari WDP ke TMP di antaranya adalah: Kementerian Sosial, Komnas HAM (dari WTP ke TMP), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Instansi yang ‘naik kelas’ dari TMP ke WDP atau WTP adalah: Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Informasi Geospasial, Ombudsman RI, dan LPP RRI.

Adapun LPP TVRI bertahan dengan opini TMP. (SM/ES)