Arahan Presiden Joko Widodo pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2015, 6 Juni 2016, di Istana Negara, Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

 

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua BPK Republik Indonesia beserta pimpinan dan anggota BPK RI,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, undangan dan hadirin yang berbahagia.

 

Tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPK bahwa tahun ini adalah yang pertama kali kita memakai accrual basis. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah karena ada tambahan tiga laporan, yaitu laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan operasional, dan laporan perubahan skala. Tidak mudah.

 

Tahun yang lalu saya ragu-ragu apakah ini bisa dikerjakan dengan baik oleh kita semuanya. Tetapi dengan hasil tadi yang telah disampaikan oleh Ketua BPK bahwa hasilnya adalah 56 (lima puluh enam) K/L memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Kemudian 26 (dua puluh enam) K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP, dan yang terakhir ada 4 (empat) K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat atau TMP atau disclaimer.

 

Tahun yang lalu yang disclaimer kalau tidak keliru 7 (tujuh), sekarang 4 (empat). Tahun yang lalu saya sebutkan kementerian dan lembaga mana, sekarang saya sebutkan lagi. Yang pertama yang disclaimer, supaya diingat-ingat, supaya tahun yang akan datang tidak, yang pertama Kementerian Sosial, yang kedua Kementerian Olahraga, yang ketiga TVRI, yang keempat Komnas HAM. Sudah, yang lain-lain sudah enggak tegang lagi. Hanya 4 (empat) ini perlu menjadi catatan, yang 4 (empat) catatan.

 

Dan dalam menyikapi laporan ini, intinya bukan pada predikat yang diraih. Tetapi hasil pemeriksaan ini harus kita terima sebagai momentum untuk perbaikan, momentum untuk pembenahan, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah kita untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Kita harus bekerja lebih keras lagi karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban moral pada konstitusional dan terhadap rakyat.

Kita tahu semuanya bahwa penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat dan  kita harus memastikan rakyat benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN tersebut.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua BPK mengenai rekomendasi-rekomendasi yang ada. Saya harapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut bisa ditindaklanjuti secepatnya karena masih ada sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dan akhirnya saya mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian untuk memperbaiki, berbenah, membangun tata kelola keuangan yang transparan, mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya. Dan saya tegaskan jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat.

 

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.