Ciptakan Pusat Pertumbuhan, Presiden Jokowi Minta Pembangunan KEK Sorong Dikalkulasi
Presiden Jokowi berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla, di sela Rapat Terbatas tentang KEK Sorong, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6) siang. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pembangunan tanah Papua, baik di Papua dan Papua Barat perlu dipercepat.
Presiden meminta agar dalam membangun tanah Papua bukan hanya memperkuat konektivitas, seperti membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Tapi juga harus menciptakan kawasan-kawasan industri, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di tanah Papua, sehingga, nantinya kapal-kapal tol laut bisa hilir mudik dari dan atau ke Papua terisi penuh dengan barang-barang yang diproduksi di tanah Papua.
Untuk itu, saya meminta agar tol laut ini benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan pusat-pusat produksi yang ada di tanah Papua, kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di Sorong, Papua Barat.
Terkait dengan pembangunan KEK Sorong itu, Presiden meminta agar betul-betul dipastikan dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, juga kelembagaannya. Tolong juga dihitung dikalkulasi apakah KEK ini sudah sangat diperlukan di tanah Papua karena ini menyangkut ada tidaknya bahan baku di sana, pesannya.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan yang berkaitan dengan pasar dan juga listrik sangat penting untuk menunjang kelangsungan KEK Sorong. Oleh sebab itu , Presiden meminta agar persiapan menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong ini harus betul-betul dikalkulasi.
Pengalaman kita mengenai Batam itu harus menjadi acuan kita bersama. Dan saya tidak ingin masalah kelembagaan menjadi penghambat pengembangan KEK dan juga tidak tumpang tindih kewenangannya dengan apa yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tutur Presiden Jokowi.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Wakil Gubernur Papua Barat, dan Bupati Sorong. (RMI/FID/ES)
