Pembangunan Kelistrikan, Presiden Jokowi: Prioritaskan Daerah Yang Masih Kurang Pasokan

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang kelistrikan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6) siang. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, agar dalam daerah-daerah yang masih kurang pasokanya diberikan prioritas dalam pembangunan kelistrikan, baik lewat percepatan dengan mobile power plant maupun lewat kapal, sehingga keluhan dari masyarakat bisa diatasi.

Presiden mengaku sudah melihat kondisi lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan di beberapa provinsi, seperti di Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB, dan Bali.

“Dari kunjungan itu saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan berikan prioritas pada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas yang membahas tentang Percepatan Penyelesaian Program Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000MW dan Penerapan Subsidi Listrik Tahun 2016, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6) siang.

Untuk daerah-daerah yang sudah tercukupi, meskipun juga masih sedikit, Presiden minta untuk dikalkulasi lagi untuk melihat laju pertumbuhan ekonominya, untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada dan juga permintaan-permintaan, baik dari masyarakat, dari industri yang perlu diantisipasi ke depan.

“Kemudian untuk yang daerah yang kemungkinan sudah ada yang berlebih, arahkan, kita mulai untuk penggunaan konversi ke energi baru terbarukan,” tutur Presiden Jokowi.

Peran Swasta
Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti banyaknya proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak, yang menurut hitungannya sudah mencapai dan 30 – 34 lokasi.

“Sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan, ini juga agar segera diselesaikan,” kata Presiden seraya menunjuk contoh di Kalimantan Barat, yang sudah berhenti 7 – 8 tahun, dan telah menghabiskan anggaran Rp1,5 triliun. Demikian juga di Gorontalo, sudah dibangun sejak 2007, 2 x 25 MW juga baru 47% sudah berhenti.

Terhadap proyek-proyek tersebut, menurut Presiden, tentu saja perlu sebuah keputusan dilanjutkan atau dibiarkan. “Ini sekali lagi ini uang negara, ini aset-aset kita. Kalau diteruskan tentu saja harus ada sebuah cut out terlebih dahulu sehingga perhitungannya menjadi jelas,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kejelasan ini dicek, sehingga nanti kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas, sudah berapa yang habis di situ, kemudian akan apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, Presiden Jokowi meminta agar swasta diberikan peran yang lebih, terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang kita punyai, terutama energi baru terbarukan.

“Geotermal saya kira berikan prioritas, yang hidro berikan prioritas, yang microhydro berikan prioritas, karena di situ sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah kapasitas yang cukup besar untuk kita jadikan sebuah potensi pembangunan pembangkit listrik,” tutur Presiden.

Tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Dirut PLN Sofyan Basyir. (DNA/FID/ES)