Kunjungi Natuna, Presiden Jokowi Akan Pimpin Rapat Terbatas Di atas KRI Imam Bonjol
KRI Imam Bonjol – 383 (Foto: Humas/Nia)
Presiden Joko Widodo (Joko Widodo), Kamis (23/6) pagi, bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Ranai, Kepulauan Natuna guna melakukan kunjungan kerja ke daerah perbatasan tersebut.
Dalam kunjungan kerjanya yang pertama kali ke Natuna ini, Presiden Jokowi dijadwalkan memimpin Rapat Terbatas (ratas) yang membahas Pengembangan Potensi Ekonomi Kepulauan Natuna. Rapat Terbatas itu rencananya akan digelar di atas Kapal Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kepulauan Natuna adalah wilayah strategis karena merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja dan merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran laut dunia, terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hongkong, Jepang, dan Korea.
Sebagaimana disampaikan oleh Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam pernyataan tertulisnya (23/6), pengembangan Natuna menjadi sebuah keharusan dan juga prioritas utama bagi pemerintah Indonesia.
“Bukan saja karena Presiden ingin perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia, tetapi juga Presiden ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Ari.
Sebagai daerah kepulauan, lanjut Ari, pembangunan di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari di Kabupaten Natuna diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
“Presiden mengadakan Rapat Terbatas di Kepulauan Natuna karena ingin melihat langsung kondisi di Kepulauan Natuna sehingga rencana pengembangan yang akan ditempuh akan menjadi lebih terarah, jelas dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan,” kata Ari Dwipayana.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ini antara lain Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (UN/ES)
