Mendag: Diseminasi Informasi 12 Paket Kebijakan Akan Dilakukan Dengan Jujur

Mendag Thomas Lembong didampingi Staf Ahli Seskab Satya Bhakti Parikesit di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (28/6). (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I (membidangi komunikasi publik) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi berjanji akan menekankan 4 (empat) sikap dalam melakukan diseminasi informasi, sosialisasi penjelasan, dan keterangan atas 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah.

“Sejauh ini yang kami sepakati ada empat asas komunikasi yang akan kami terapkan. Pertama jujur. Kedua, singkat. Ketiga, konstruktif. Keempat, naratif,” kata Thomas Lembong kepada wartawan usai Rapat Paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi, di Ruang Graha Sawala Gedung Ali Wardhana Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/6) siang.

Mendag menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan apa adanya, bukan hanya jualan yang cantik-cantik dan yang bagus-bagus dalam mensosialisasikan 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.

Selain itu, lanjut Mendag, pihaknya akan menyampaikan secara jujur mengenai kendala atau tantangan yang dihadapi. “Kita tetap mau konstruktif, artinya tetap berorientasi pada solusi, artinya dialog dengan publik kita harapkan mengarah kepada solusi-solusi untuk kendala yang dihadapi,” ujarnya.

Empat Kelompok
Menurut Mendag Thomas Lembong, sejauh ini Tim Pokja yang dipimpinnya sudah memetakan audiensi ke empat golongan. Pertama untuk masyarakat luas domestik, dimana Pokja I berniat untuk kerja sama dengan Tim Komunikasi Presiden.

Kedua adalah masyarakat internasional tentunya termasuk investor-investor internasional yang berkaitan dengan investasi, yang berkaitan dengan perdagangan, bahkan pariwisata dan sebagainya.

“Di sini kami akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk bisa mengakses jaringan tugas-tugas mancanegara di Jakarta,  Chamber of Commerce seperti AMCHAM, US-Asian-British Council, Econet, dan sebagainya. Dan juga bisa menggunakan jaringan-jaringan KBRI, Konsulat Jenderal RI di mancanegara,” jelas Lembong.

Ketiga, kalangan-kalangan khusus yaitu pelaku yang akan diakses melalui asosiasi-asosiasi, atau Kadin, Apindo, dan juga asosasi-asosiasi perusahaan industri, akademisi, dan pakar-pakar. Sebagai contoh lembaga-lembaga keuangan seperti rating agency, lembaga-lembaga keuangan yang sering menerbitkan research report mengenai perekonomian atau pasar modal Indonesia.

“Di sini kami akan bekerja sama dengan  OJK dan BI.  Kebetulan sudah ada satu satgas, sebetulnya  ya, Pak Menko?  Namanya Investor Relation Unit Republik Indonesia yang terdiri atas BI, Menko Ekonomi, dan Menteri  Keuangan,” jelas Mendag seraya menegaskan, pihaknya akan memanfaatkan itu juga, termasuk BKPM. Sarana dan jaringannya sudah ada.

Yang terakhir, yang tidak kalah penting, menurut Mendag, adalah  komunikasi dan diseminasi internal dalam pemerintah sendiri, baik di Pemerintah Pusat maupun ke Pemda-Pemda, karena seringkali kalau kita mulai ke Eselon III, Eselon IV, dan seterusnya atau antara pusat dan daerah, komunikasi tetap menjadi tantangan.

“Banyak salah pengertian atau mis-komunikasi.  Jadi itu menurut kami tidak kalah pentingnya supaya seluruh pemerintah, dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dalam ke keluar, benar-benar sinkron pengertiannya mengenai program reformasi  perekonomian ini,” pungkas Lembong. (DNA/FID/ES)