Dana APBN Terbatas, Seskab: Pemerintah Dorong Swasta Biayai Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah memastikan akan mendorong partisipasi swasta untuk terlibat di dalam pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur.
“Insentif yang akan diperoleh swasta adalah keuntungan yang diperoleh dari banyaknya proyek-proyek infrastruktur itu yang dihitung secara bisnis bisa memberikan keuntungan,” kata Seskab Pramono Anung kepada wartawan, usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7) petang.
Dengan demikian, lanjut Seskab, karena ini ada kepastian proyeknya milik pemerintah, yang mengerjakan swasta, kemudian nanti dari hasil, misalnya jalan tol ada pembayaran jalan tol dan sebagainya bisa digunakan untuk mengembalikan atau membayar pengeluaran yang telah digunakan.
Menurut Seskab, Presiden menggarisbawahi bahwa dalam hal ini apabila proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh swasta, maka urutannya adalah pertama ditawarkan kepada swasta terlebih dahulu, apabila swasta dapat mengerjakan maka dana APBN tidak akan digunakan untuk itu.
Dengan demikian, lanjut Seskab, semakin banyak infrastruktur yang bisa dikerjakan, terutama daerah-daerah yang pendapatannya belum bisa baik seperti di Jawa, maka tugas pemerintah untuk membangun itu. “Tapi kalau memang swasta bisa ya memang harus dibagi lah,” ujar Seskab.
Skema kedua, lanjut Seskab, adalah Public-Private Partnership (PPP).
“Jadi sudah ada keterlibatan publik di dalam hal itu, bukan swasta perorangan ataupun entitas company tetapi sudah menjadi Public-Private Partnership,” jelas Seskab.
Skema berikutnya, kata Seskab, adalah BUMN.
“Kalau memang swasta enggak bisa, PPP enggak bisa, BUMN enggak bisa, maka dana APBN digunakan,” papar Pramono.
Dengan demikian, lanjut Seskab, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata semuanya bergantung dengan ABPN.
“Tentunya dengan kecepatan APBN yang Rp300 triliun lebih sedikit ini enggak bisa mengejar ketertinggalan kita di bidang infratstruktur,” tegas Mas Pram, panggilan akrab Seskab Pramono Anung.
Terkait dengan target keikutsertaan swasta, Seskab mengatakan jika tadi Presiden mengatakan bahwa keikutsertaan yang di luar negeri itu ada 20 40% dari swasta.
Namun, lanjut Seskab, pemerintah tidak bicara target, Presiden juga memberikan contoh misalnya Tol Cipali. “Ini kan berhasil dan pada waktu itu peran swasta sangat besar,” ujarnya.
Menurut Seskab, beberapa pengusaha baik dari dalam maupun dari luar negeri itu ingin juga berpartisipasi hal seperti itu.
“Jadi tidak semuanya kemudian menggunakan APBN atau dilakukan oleh BUMN kalau memang swasta bisa, diberikan kepada swasta,” pungkas Seskab. (DNA/FID/ES)
