Pidato Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2016 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Kamis, 4 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya,
Shalom,
Om swastiastu.

Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh Dewan Gubernur,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja,
Yang saya hormati seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang saya hormati Kapolri, Panglima TNI, Ketua OJK, Jaksa Agung, Ketua KPK, hadir semuanya,
Yang saya hormati para Gubernur, para Bupati dan Wali Kota, para undangan yang berbahagia yang pada pagi hari ini hadir.

Pekerjaan besar kita dalam mengelola, me-manage Republik ini tumpuan besarnya sebetulnya ada dua. Yang pertama, yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang kedua yang berkaitan dengan inflasi. Ini banyak orang yang lupa pentingnya dua hal tadi.

Pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kalau inflasi lebih tinggi tidak ada artinya, karena berarti ada tekor di situ. Nanti akan saya berikan angka-angkanya. Pertumbuhan ekonomi penting tetapi inflasi juga sangat penting. Dan saya sangat senang bahwa setiap tahun ada kesadaran kita semuanya bahwa inflasi itu harus dikendalikan.

Setiap hari, setiap pagi makanan sehari-hari saya, sarapan pagi saya adalah melihat angka-angka, baik angka pertumbuhan ekonomi maupun angka inflasi. Artinya angka harga-harga bahan pokok kita. Tanpa kita bekerja detil seperti itu, makronya tahu, mikronya juga mengerti, akan sulit bagi kita mengendalikan negeri sebesar Indonesia, 516 kabupaten/kota, 34 provinsi. Kalau hanya negara kecil satu, ini mudah. Kita 17.000 pulau dengan kabupaten/kota/provinsi yang sangat sangat, sangat banyak sekali.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan ini langsung pekerjaan lapangan yang kita sering lupa, apa sih yang harus kita kerjakan untuk pertumbuhan ekonomi kita?  Yang pertama, saya sudah titip bolak-balik, segera keluarkan itu yang namanya anggaran APBD baik di provinsi, di kabupaten, maupun kota, seawal mungkin setiap tahunnya. Kalau bisa keluarkan Januari, segera keluarkan karena itu akan, uang itu akan beredar dan akan menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota, di kabupaten, dan provinsi.

Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa pada bulan Mei, uang di APBD kabupaten, kota, dan provinsi masih 246 triliun. Besar sekali ini. Ini uang kalau keluar semuanya, ekonomi kita pasti akan terdongkrak naik, 246 triliun. Pada bulan Juni sudah turun menjadi 214 triliun. Tapi masih di atas 200, hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya.

Ini keterlambatan realisasi pelaksanaan seperti ini jangan kita terus-teruskan. Stop, harus segera dikeluarkan. Tanpa ini, tanpa uang ini dikeluarkan dari mana uang beredar yang ada di daerah-daerah? Apalagi daerah-daerah yang tidak mempunyai kekuatan di-private sector-nya, di sektor swastanya, akan lebih berat lagi. Sehingga penting segera keluarkan, segera lelang, jangan ditunda-tunda.

Ini masih sangat besar sekali, 246 (triliun) Mei dan Juni 214 (triliun). Bulan Juli saya belum mendapatkan angkanya. Ini masalah yang berkaitan dengan APBD.

Yang kedua, langsung kita ke hal yang berkaitan dengan inflasi. Apa sih yang harus kita lakukan? Ini lapangan, ini pekerjaan-pekerjaan lapangan. Saya kira yang pertama, Bupati, Wali Kota, Gubernur kita sudah punya TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), tapi ada beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki. Ini segera bentuk yang namanya TPID, ini penting sekali.  Di situ ada Kepolisian, ada Kejaksaan, ada Bank Indonesia, dan ada dari Pemda.

Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini kalau bisa ada anggaran untuk pengendalian harga. Sehingga begitu bergejolak langsung bisa dilakukan intervensi. Intervensi ada beberapa hal saya kira dari anggaran APBD. Saya melihat beberapa inovasi yang sangat baik. Di Jawa Timur, saya melihat intervensinya di sisi transportasinya, bisa di Pak Gubernur Jawa Timur. Di Jakarta intervensinya di harga. Saya berikan contoh daging, dijual dengan harga, kalau di luar Rp110-120 (ribu), dijual oleh Gubernur DKI Rp39.000,-. Intervensi,  ada subsidi di situ. Saya kira kota-kota yang lain bisa melakukan itu, selain hal-hal rutin yang sudah sering kita lakukan, pasar murah, pasar murah, pasar murah ya itu bisa. Tapi kalau lebih menyasar, lebih detil akan lebih baik.

Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa di Polres, Kejaksaan, Pemda, BI kalau ada di daerah itu setiap minggu, setiap dua minggu, setiap bulan cek tempat-tempat gudang penyimpanan bahan-bahan pokok kita. Apakah mereka menumpuk terlalu banyak, berarti mau main-main harga. Apakah mereka tidak punya stok? Itu harus kita ketahui. Kalau stoknya sudah menipis berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperbesar stok yang ada di situ. Tetapi kalau bertumpuk-tumpuk, hati-hati ini mau main-main stok. Langsung perintah mereka untuk mengeluarkan stok sehingga harga di kota, kabupaten, dan provinsi akan menjadi stabil lagi.

Yang kedua, yang berkaitan dengan transportasi. Coba kita lihat transportasi, apakah jalannya rusak, apakah jembatannya masih seperti yang ada di gambar ini? Kalau kabupaten, kota, provinsi bisa melakukan perbaikan, silakan secepat-cepatnya dikerjakan yang namanya jalan, yang namanya jembatan. Kalau tidak, sampaikan ke pemerintah pusat agar kita yang melakukan. Karena ada yang namanya jalan provinsi, ada jalan kabupaten/kota, ada juga jalan nasional. Kita sudah bagi-bagi, pembagiannya sudah ada. Jembatannya juga sama.

Kalau masih ada jalan seperti yang ada di gambar, yang sebelah, jalan becek seperti itu, ya yang namanya harga pasti akan… karena harga transportasi, jasa transportasi biayanya pasti tinggi karena menghabiskan bahan bakar bensin yang banyak. Ini hal-hal yang berkaitan dengan angkutan bahan pokok dari desa, dari kecamatan menuju ke kota/kabupaten itu betul-betul harus dilihat. Betapa pentingnya yang namanya transportasi.

Kemudian, yang berkaitan dengan distribusi pasokan, karena sekarang ini banyak Bupati dan Wali Kota baru sehingga ini perlu kita sampaikan betapa pentingnya mengendalikan inflasi. Distribusi pasokan ini betul-betul coba dilihat, bener atau enggak bener.

Harga kita, saya berikan contoh misalnya bawang, bawang kita kenapa harga di Brebes misalnya Rp12.000-14.000, tapi di pasar di sini bisa sampai Rp40.000. Ternyata problemnya tidak hanya juga, bukan hanya di masalah transportasi tetapi di penyimpanan barangnya, di-loading-unloading, di bongkar dan muat. Banyak yang rusak di situ. Bimbing petani, bimbing mereka agar… ini juga harus kita intervensi dari daerah. Sehingga apa? Bawang yang harusnya dari sana misalnya 100 kilo, sampai di sini harusnya kan 100 kilo. Tapi yang rusak bisa banyak sekali karena turun naik, bongkar dan muat bolak-balik itu merusak barang, dari yang dikirim 100 kilo bisa rusak 15-20% itu rusak. Sehingga tinggal, dari 100 tinggal, kalau 20 persen berarti sudah kehilangan 20 menjadi hanya 80. Ini sudah menaikkan harga. Ini hati-hati. Hal-hal kecil-kecil seperti ini kalau kita enggak detil, urusan mikro kita enggak ikut-ikutan. Belum yang sayur-sayur yang gampang rusak, itu bisa kerusakannya bisa 40 persen, bisa 30 persen.

Sekarang semua Menteri juga saya harus detil. Kalau kerja enggak detail ya akan rutinitas, akan monoton dan enggak dapat hasil kita. Jangan terjebak pada rutinitas yang monoton, enggak akan dapat hasil kita. Harus betul-betul dilihat secara detil, secara rinci kenapa rusak, kenapa harga yang harusnya 14 ditambah biaya transportasi kok bisa meloncat jadi 40? Pasti ada apa-apanya. Hal-hal seperti ini yang tidak pernah kita ikuti dan tidak pernah kita dalami secara detil.

Kemudian saya ingin memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi inflasi dan pertumbuhan ekonomi inflasi. Coba, kalau kita lihat ada angka inflasi 8,53 persen, pertumbuhan ekonominya 6 persen, dan ada di tahun yang lain inflasinya 3,53 persen pertumbuhan ekonominya 4,9 persen. Pilih yang mana? Pertumbuhan ekonomi 6 tapi inflasinya 8,53 dengan pertumbuhan ekonomi yang 4,9 tetapi inflasinya 3,5? Pilih yang kedua. Hati-hati. Pilih yang kedua, jangan hanya melihat pertumbuhan ekonominya gede.

Pak, ada yang lapor ke saya. Pak, pertumbuhan ekonomi di tempat saya 9. Jangan senang dulu, saya harus melihat juga inflasimu berapa. Kalau pertumbuhan ekonomi 9 tapi inflasi 15, rakyat tekor 6 persen. Punya uang tapi mau beli sesuatu dia mahal. Kta harus mengerti itu. Kalau pertumbuhan ekonomi 9, inflasinya 3, ini yang kita cari. Berarti rakyat beli itu mudah sekali untuk menjangkau harga yang dijual itu mudah. Ini yang harus kita ketahui, hal-hal seperti ini.

Kenapa pertumbuhan ekonomi penting, kenapa inflasi itu juga penting. Oleh sebab itu, harus kita kendalikan. Hati-hati, jangan bangga dulu terhadap yang namanya pertumbuhan ekonomi kalau tidak bisa mengendalikan inflasi.

Saya melihat bagus di NTB misalnya, pertumbuhan ekonomi yang lalu 9,09. Saya dilapori, tapi inflasinya tolong dilihat juga. Di Sulawesi juga pertumbuhan ekonomi 7 koma, tapi juga lihat dulu inflasinya berapa. Hati-hati.

Kenapa inflasi itu harus kita kendalikan? Coba kita lihat, inflasi-inflasi di negara-negara yang lain. Coba lihat berapa di Indonesia dan berapa di Malaysia, berapa di Singapura, coba lihat, kita lihat di daftar. Malaysia, contoh 2015 2,1 persen, di Amerika 0,12 persen. Rendah-rendah sekali. Artinya apa? Harga di situ stabil sekali. Di Singapura malah minus 0,54 persen, coba dilihat. Berarti harganya malah turun, ini banyak diskon di sini pasti, banyak great sale. Sehingga kadang-kadang saya juga jengkel, kenapa setiap mau tahun baru tidak ada great sale di tempat kita, harganya malah naik. Kenapa mau Lebaran tidak ada great sale, tetapi malah harganya naik. Itu yang saya enggak habis pikir. Ini yang mau kita ubah, hal-hal seperti itu.

Coba lihat, Malaysia, sekali lagi saya ulang, Malaysia, 2015 2,1 persen, Singapura -0,54 persen, Amerika 0,12 persen, Eropa 0,04 persen. Di Indonesia 2014 8,36 persen, 2015 kemarin 3,35 persen, 2016 ini kita harapkan juga antara 3-4. Range-nya akan kita atur seperti itu dan nanti 2018 3,5 plus dan minus, pokoknya terus harus turun, harus turun, harus turun. Kalau Bapak/Ibu/Saudara-saudara Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa melakukan ini, rampung kita. Katakanlah, bisa ditekan di bawah 2, artinya apa, kemudian pertumbuhan ekonomi 5, artinya rakyat punya uang dan bisa belanja mudah. Gampangannya itu. Inilah pekerjaan besar kita yang harus kita lakukan dan melihat sekarang koordinasi antara pusat, provinsi, kabupaten, kota sangat baik sekali dan kita harapkan ke depan kita akan mencapai angka-angka yang baik.

Tetapi kita juga harus sadar untuk masalah ekonomi, geopolitik global sangat berat. Arus pengungsi yang jutaan menuju ke negara-negara yang dianggap mempunyai prospek untuk kehidupan mereka, perang di Timur Tengah masih juga, pertumbuhan ekonomi dunia juga diproyeksikan tidak naik tetapi sedikit menurun.  Hal-hal yang seperti itu yang harus kita waspadai bersama karena negara kita adalah negara yang sangat besar, sangat besar. Sehingga pengendalian inflasi, kemudian dorongan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota ini sangat penting sekali bagi kita semuanya.

Saya hanya ingin memberikan angka-angka dari depan tadi yang saya sampaikan. Ini 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita sekarang mulai buka-bukaan, sudah, blak-blakan saja sekarang. Pak Ahok duitnya memang gede tapi juga nyimpen-nya juga gede. Ini harus dikeluarkan, masih ada 13,9 triliun di DKI Jakarta. Di Jawa Barat nomor dua, Pak Gub mana? 8,043 triliun. Masih gede. Jawa Timur, Pakde Karwo mana tadi? Masih gede juga 3,9 triliun. Riau 2,86 triliun. Papua, Pak Gubernur Papua juga ada 2,59 triliun. Jawa Tengah juga masih, Pak Ganjar 2,46 triliun. Kalimantan Timur masih 1,57 triliun. Banten masih 1,52 triliun. Provinsi Bali masih 1,4 triliun, provinsi Aceh masih 1,4 triliun. Ini yang 10 besar simpanannya masih gede.

Udah, kita sekarang blak-blakan. Udah, mulai blak-blakan. Kalau enggak diblak kayak gini, biar semuanya juga ngerti. Tapi juga tidak hanya provinsi saja, kabupaten juga mau saya buka. Mana kabupaten? Sudah ada? Nah, baca itu kabupaten. Kabupaten Bogor masih 1,9 miliar, Kabupaten Badung 1,6, Kabupaten Bandung 1,6, Kabupaten Bekasi 1,5, Kabupaten Tanah laut masih 1,3, Kabupaten Kediri 1,39, Kabupaten Berau 1,37, Kabupaten Mimika 1,37 Miliar, Kabupaten Nias 1,31.

Tolong ini segera dikeluarkan uang-uang ini agar beredar di masyarakat. Tetapi ikuti prosedur jangan mengeluarkan langsung, ini perintah Presiden keluarkan, langsung keluarkan, keluar, keluar… Bukan seperti itu.

Kota, udah sekarang sudah buka-bukaan sekalian, baca sekalian. Kota Medan 2,27 triliun, Kota Surabaya 1,85 triliun, Kota Tangerang 1,63 triliun, Kota Cimahi 1,52 triliun, Kota Depok 1,31 triliun, Kota Semarang 1,13 triliun, Kota Magelang 1,1 triliun, Kota Tangerang Selatan 1,03 triliun, Kota Serang 948 miliar, Kota Mojokerto 917 miliar. Udah.

Kalau udah blak-blakan begini gimana rasanya? Udah, sekarang memang blak-blakan. Saya sudah dibisikin sama Menteri Keuangan “Pak, diungkap saja Pak,” ya saya ungkap, sudah.

Dan sesuai yang saya sampaikan tahun yang lalu, Bu Menteri Keuangan yang baru mungkin belum dengar, bahwa nanti kalau simpanannya masih seperti ini, ini beberapa kabupaten/kota sudah mulai kita terbitkan surat hutang. Kalau masih gede-gede seperti ini dan enggak bergerak apa-apa ya surat hutangnya akan semakin banyak. Artinya apa? Bapak/Ibu/Saudara-saudara semuanya hanya bisa menggunakan apa yang akan dikeluarkan. Sudah, kita mulai manajemen yang ketat sekarang ini. Dengan kondisi global ekonomi yang masih belum baik, dengan kondisi ekonomi dunia yang belum baik memang kita harus seperti ini.

Saya kira saya juga ingin menyampaikan masalah lima kota dengan inflasi yang tinggi dan lima kota dengan inflasi yang terendah. Coba, ini tolong hati-hati yang mempunyai kota ini. Meskipun tidak tinggi sekali, tetapi tolong ini dikendalikan: Tanjung Pandan, Bima, Bengkulu, Merauke, Pangkal Pinang. Nah, ini yang terendah, ini harus dipertahankan: Ambon, Bulukumba, Cirebon, Meulaboh, Metro.

Ini penting sekali, sekarang apa-apa sudah kita mulai blak-blakan saja biar kita bisa tahu dan kita saling berkompetisi demi kebaikan kita bersama.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi marilah kita bekerja bersama-sama untuk membangun negara kita. Kita mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik, tetapi memang pada situasi global yang kita lihat, kita rasakan sekarang ini perlu sebuah kerja keras dari kita semuanya sehingga rakyat merasakan apa yang sudah kita lakukan itu betul-betul nyata, konkrit.

Dan saya tutup, terima kasih, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2016 ini saya nyataka di buka.

Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(Humas Setkab)