Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;
Yang saya hormati Bapak Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan,
Kemerdekaan yang kita raih adalah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Untuk mencapai semua itu, kita harus membangun. Bangunlah jiwanya! Bangunlah badannya! Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun. Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun. Kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam Pidato Kenegaraan tahun lalu sudah saya sampaikan bahwa Kabinet Kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh pada tahun pertama pemerintahan. Paradigma pembangunan nasional kita ubah dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Regulasi dan birokrasi juga kita perbaiki secara masif seiring  dengan penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kita juga telah tetapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional kita.

Berbekal pencapaian transformasi fundamental ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, Pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanting tulang, telah berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang sama, juga sedang kita hadapi sekarang ini.

Perbedaannya, kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah era dimana semua negara saling terhubung satu sama lain, satu masalah bisa menjadi masalah bagi negara-negara di dunia.

Sampai sekarang ekonomi global masih mengalami perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh. Namun kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,92 persen. Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.

Sementara itu, tantangan politik dan keamanan global juga semakin berat dan semakin beragam. Fenomena pergolakan politik di Timur Tengah, misalnya, berdampak pada ketidakstabilan kawasan dan memicu perluasan aksi terorisme di dunia termasuk di Ibukota negara kita.

Masih segar dalam ingatan kita, pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, teroris mencoba menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun mereka gagal. Bangsa Indonesia tidak bisa diteror. Modal persatuan kita sebagai sebuah bangsa sangat kuat.

Masyarakat dunia pun memuji kecepatan, respon, dan penanggulangan terorisme yang kita lakukan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme. Mari kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Hadirin yang saya muliakan,
Pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun  Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), dancommuter line.

Pelabuhan, sebagai perwujudan program tol laut, dan juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat.

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam. Pemenuhan target rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program Ketahanan Air.

Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam itu, Pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya. Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN. Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar.

Selain itu, dengan dukungan DPR, Pemerintah  melakukan teroboson dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.

Hadirin yang saya hormati,
Di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti persaingan di Asia Tenggara akan semakin sengit.

Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus menjadi ikut berlomba dan harus menjadi pemenang.

Terkait dengan itu, Pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015, dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR.

Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri. Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi dibangun di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional. Sedangkan untuk mempercepat BUMN agar makin produktif dan menguat daya saingnya, Pemerintah mempersiapkan ‘holdingisasi’.

Secara khusus Pemerintah Pusat mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan kapasitas produktif Indonesia. Termasuk kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sidang yang terhormat,
Tujuan Pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM adalah agar setiap insan Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya. Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Selanjutnya, dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

Di sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang memiliki tiga pilar. Pertama, penerapan paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Juli 2016, peserta JKN sudah mencapai hampir 170 juta jiwa. Jumlah sarana pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga terus meningkat.

Di sektor pendidikan, sekarang ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok Tanah Air. Perhatian Pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/BLK.

Selain itu, juga sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan karakter pada anak didik. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.

Hadirin yang saya muliakan,
Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, Pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.

Maka regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas.

Wujud nyata adalah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah sampai dengan awal Juni 2016. Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, dapat saya sampaikan bahwa 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada tanggal 28 Juni 2016. Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi.

Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat.

Sidang yang saya hormati,
Agar terobosan-terobosan yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis.

Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu sampai hilir. Bukan reformasi tambal sulam atau parsial. Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif.

Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.

Selain itu dalam rangka terus menguatkan rasa keadilan, Pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, Pemerintah telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016. Kemudian untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan yang luar biasa.

Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kita harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya bagi rakyat.

Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat di-efisienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan.

Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), RCEP, dan lain-lainnya.

Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai. Seperti semangat yang kita bawa saat menyerukan ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Baik itu melalui jalur dialog dan maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.

Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.

Seiring dengan itu, kita tingkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri. Melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur, kita telah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Menyelesaikan kasus WNI di luar negeri yang mayoritas terkait TKI. Hingga akhir Juli 2016, tidak kurang dari 23.651 TKI difasilitasi pemulangannya melalui berbagai cara.

Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan.

Kita bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.

Kita juga bersyukur Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Semua terlaksana dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR-RI dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya.

Sementara itu, kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan. Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri.

Secara khusus saya ingin mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso. Tetap waspada dan terus tekan potensi dan ancaman terorisme di Nusantara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan.

Selama ini kita terkungkung oleh sikap pesimis dan tidak sadar bahwa sebagian dari hambatan kemajuan Indonesia justru datang dari diri kita sendiri. Padahal Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang pernah menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk merdeka, bangsa yang memberikan Pancasila, memberikan Trisakti, memberikan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Oleh sebab itu, kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang.

Hadirin yang saya muliakan,
Di akhir Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak menginginkan itu.

Oleh sebab itu, apapun bidang yang saudara-saudara geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Sekarang ini biduk kita sedang berlayar menuju ke sana. Menuju kemajuan Indonesia Raya!

Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

(Humas Setkab)