Bantah Bertemu Prabowo, Mensesneg: Pemerintah Ingin Pilkada Yang Demokratis
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait dengan penetapan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang.
“Tidak benar. Jadi saya sama sekali tidak menemui apalagi berkunjung ke Pak Prabowo atau ke pengurus Gerindra yang lainnya. Saya tidak pernah berkunjung ke sana menemui dan tidak pernah pula bertemu dalam beberapa minggu ini, sebelumnya juga tidak pernah,” kata Pratikno kepada wartawan, di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9) siang.
Pratikno yang secara resmi dilantik menjadi Mensesneg bersama dengan menteri lainnya pada 27 Oktober 2014 itu menegaskan, bahwa sebelumnya tidak ada kedekatan sama sekali antara dirinya dengan ketua umum salah satu partai pengusung pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu. Bahkan, sampai dengan saat ini, ia masih mencoba untuk mengingat apakah pernah bertemu dengan ketua umum salah satu partai politik yang diberitakan sejumlah media.
“Saya sebelumnya tidak kenal secara personal dengan Pak Prabowo sama sekali. Saya juga masih mengingat-ingat apakah saya pernah bertemu beliau. Kelihatannya belum pernah juga ya,” ujar Pratikno.
Menanggapi pertanyaan para jurnalis yang menganggap bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh wakil ketua umum salah satu partai pengusung yang menyebutkan adanya pertemuan Menteri Sekretaris Negara dengan ketua umum salah satu partai politik, Pratikno menyebutkan bahwa pernyataan tersebut merupakan tuduhan serius. Namun, ditegaskannya bahwa saat ini dirinya hanya mengklarifikasi dan membantah pemberitaan tersebut sebelum menempuh upaya lainnya.
“Ya sebetulnya serius sekali. Yang jelas kalau Pratikno Menteri Sekretaris Negara kan ya pasti saya, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu motifnya apa, tapi yang jelas hal tersebut tidak benar,” tegas Pratikno.
Demokratis
Dalam kesempatan itu Mensesneg Pratikno juga mengemukakan, bahwa Presiden Joko Widodo berharap pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2017 berjalan secara demokratis. Pemerintah dalam hal ini, tegas Mensesneg, tidak memihak kepada pasangan mana pun dalam gelaran Pilkada, khususnya Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Presiden menyampaikan bahwa ini semuanya harus berjalan dengan demokratis untuk memilih pemimpin yang mampu membangun DKI. Karena ibu kota membutuhkan pemimpin yang kuat, yang punya komitmen besar untuk memberikan kontribusi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang besar,” terang Pratikno.
Sehari sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP telah menyatakan bahwa posisi Joko Widodo sebagai kepala negara ialah berdiri di atas semua kubu. Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak memihak kepada pasangan mana pun dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Presiden selalu katakan netral, berdiri di atas semua pasangan calon. Jadi, Presiden mendukung Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis,” terang Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/9).
Hal tersebut sekaligus menepis dugaan intervensi maupun dukungan pihak Istana terhadap salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada gelaran Pilkada 2017 yang akan datang. (BPMI Setpres/ES)
