Adukan Soal Tanah dan Pajak, Pengurus Kadin Temui Presiden Jokowi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 10 Februari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 44.796 Kali
Ketua Umum Kadin Suro B. Sulistyo didampingi pengurus lainnya dalam konperensi pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2)

Ketua Umum Kadin Suryo B. Sulistyo didampingi pengurus lainnya dalam konperensi pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2)

Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dipimpin oleh Ketuanya Suryo Bambang Sulistyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2) guna melaporkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) organisasi tersebut beberapa waktu lalu.

Ketua Kadin Suryo Bambang Sulistyo mengatakan, Rapimnas telah memutuskan bahwa program Kadin ke depan akan diselaraskan dengan program pemerintah dalam beberapa sektor yang menjadi prioritas, seperti misalnya industri maritim, pembangunan infrastuktur, pembangunan pembangkit listrik, swasembada pangan, dan pengembangan industri hilir.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, menurut Suryo, pihaknya juga menyampaikan beberapa permasalahan yang dianggap bisa mengganggu kelancaran bisnis, baik menyangkut aturan-aturan, regulasi, dan sebagainya, terkait dengan target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 5,7% tahun ini.

“Kami memandang pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup realistis tapi cukup menjadi tantangan bagi kami untuk mencapai itu,” kata Suryo.

Untuk itu, lanjut Suryo, pihaknya memandang penting bagi kerja sama dari dunia usaha untuk mendukung bersama pemerintah agar sasaran yang ditargetkan pemerintah dapat kita capai.

“Kami cukup optimis, yakin bahwa dengan saling kerja sama yang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pas, target itu bisa dicapai,” papar Suryo.

Adapun menyangkut masalah infrastruktur, terutama kaitannya dengan pengadaan tanah, menurut Suryo, Kadin telah menyampaikan  sejumlah masalah. ‘Alhamdulillah tidak lama lagi akan ada Perpres sebagai solusi untuk masalah-masalah menjadi lebih jelas dan lebih mendukung,” terang Suryo seraya menunjuk perubahan ketiga Peraturan Presiden (Perpres) No 71 tahun 2012 sebagai instrumen pelengkap UU No 2/2012 yang akan direvisi pemerintah.

Menurut Ketua Umum Kadin, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga memberikan arahan-arahan menyangkut kebijakan dan perkembangan dari langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, yang kesemuanya itu cukup memberikan harapan dan optimisme dari dunia usaha.

“Intinya kalau kita ingin menjamin adanya peningkatan, kebijakan-kebijakan itu harus menunjang,” kata Suryo seraya menyebutkan, seringkali ada perbedaan persepsi menyangkut masalah kebijakan yang kita anggap kurang mendukung atau menghambat untuk bisa mencapai suatu progress.

Ia menunjuk masalah kebijakan untuk perpajakan yang dimungkinkan ada salah persepsi, salah pengertian. “Tadi presiden juga menjelaskan bahwa tidak demikian, tidak saja intensifikasi tapi juga ekstensifikasi dalam hal ini sangat ditekankan,” ujar Suryo.

Tempat Investasi

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin James Riyadi mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di tengah melemahnya ekonomi global dan semua memproyeksikan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi mereka, justru di tengah ini Indonesia sedang mencoba menaikkan pertumbuhan itu dari 5,1 persen jadi 5,7 persen.

“Jika ini bisa terjadi, akan menjadi penonjolan dari Indonesia sebagai tempat di mana iklim investasi justru adalah sesuatu hal yang baik,” kata James.

Ditambahkan James, bahwa pemerintah mengajak Kadin untuk mewujudkan hal itu. “Kita harus meningkatkan persentasi pertumbuhan kita,” pungkasnya. (Humas Setkab/ES)

 

Berita Terbaru