Agar Berkembang Lebih Cepat, Presiden Jokowi: Gubernur Kepri, Walikota dan BP Batam Harus Terintegrasi
Gubernur Kepri Nurdin Basirun (samping Seskab) memberikan hormat saat Presiden Jokowi memasuki ruangan untuk memimpin rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/3) sore. (Foto: JAY/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sesuai data yang diterimanya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada 2016 mencapai 5,03%, dan lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan.
Ini artinya, perekonomian di Kepulauan Riau telah mengalami transformasi ke industri pengolahan. Dan sektor industri pengolahan bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi, tapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, kata Presiden Jokowi pada rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau serta Percepatan Pembangunan Batam, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/3) sore. Presiden mengingatkan bahwa pengembangan sektor industri pengolahan memerlukan perhatian bersama, karena ketika terjadi fluktuasi pada industri pengolahan, maka akan berdampak pada tingkat pengangguran.
Presiden juga menyinggung mengenai persentase pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau, yang dinilainya masih cukup tinggi, yaitu sebesar 7,69%. Namun Presiden meyakini, dengan kerja lebih fokus, maka perekonomian di Kepulauan Riau akan bergerak lebih cepat? serta membuka lapangan kerja lebih banyak lagi.
Kita harus konsentrasi mengembangkan setiap gugus pulau yang besar yang ada di Kepri, seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam, Tanjungpinang sebagai sentra-sentra industri baru dan di bidang pariwisata sesuai dengan potensi wilayah, tutur Presiden Jokowi.
Kemudian Kepulauan Natuna, lanjut Presiden, bisa fokus menjadi sentra industri kelautan dan perikanan dan sentra industri gas. Demikian juga pulau-pulau besar seperti Karimun yang bisa dikembangkan menjadi sentra industri manufaktur.
Namun Presiden mengingatkan, agar pengembangan kawasan industri ini betul-betul dilakukan secara integratif, terpadu dari hulu sampai hilir.
Karena itu, menurut Presiden, di lapangan antara Gubernur, Walikota dan juga BP Batam harus satu, harus terintegrasi, sehingga kecepatan pelayanan kepada investasi kepada investor betul-betul bisa dilakukan.
Ini memang memerlukan sebuah pertemuan yang lebih khusus lagi, memerlukan sebuah keputusan, sehingga kecepatan pelayanan yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar, betul-betul bisa diberikan, kata Presiden.
Agar Batam semakin mampu bersaing, Presiden Jokowi menekankan perlunya dikelola, di-manage lebih profesional lagi sehingga betul-betul apa yang diharapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa dikembangkan, terutama untuk sentra-sentra industri.
Saat terakhir dirinya ke Batam, Presiden mengaku melihat sendiri memang potensinya. Potensinya sangat besar? sekali, tetapi mungkin memang di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan, ujarnya.
Karena itu, dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan juga menteri-menteri lain itu, diharapkan problem-problem yang ada disampaikan saja secara terbuka oleh Gubernur, Walikota, maupun Kepala BP Batam, sehingga solusinya cepat segera diputuskan.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkes Nila F. Moloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menhub Budi K. Sumadi, Menkominfo Rudiantara, Kepala BKPM Thomas Lembong, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala BP Batam Hartanto, dan Walikota Batam Muhammad Rudi. (FID/SM/JAY/ES)
