Agar Cepat Bangun Infrastruktur, Pemerintah Beri Suntikan BUMN Rp 48 Triliun

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 12 Januari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 126.518 Kali
Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Seskab Andi Wijayanto, dan pengurus HIPMI, dalam Munas HIPMI, di Bandung, Senin (12/1)

Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Seskab Andi Wijayanto, dan pengurus HIPMI, dalam Munas HIPMI, di Bandung, Senin (12/1)

Saat membuka Munas Hipmi di Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (12/1) pagi, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa dengan dilakukan pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pada akhir 2014 lalu, ada ruang fiskal yang sangat besar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita.

Untuk itulah, lanjut Presiden, pemerintah kembali mengajukan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI, pada hari Senin (12/1) ini.

Menurut Kepala Negara, kelonggaran fiskal seperti itu akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur secara cepat dengan pola yang memang berbeda. Sebagai contoh, Presiden menyebutkan, tahun ini, pemerintah memberikan suntikan dana sebesar Rp 48 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sehat.

“Kalau dulu BUMN biasanya dibebani untuk setor deviden ke APBN, kalau sekarang mulai tahun ini pola kita adalah memberikan suntikan kepada BUMN,” terang Jokowi.

Kenapa seperti itu? Presiden Jokowi memberikan contoh, misalnya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)  membangun pelabuhan, atau BUMN yang arya-karya (Wijaya Karya, Anindya Karya, Hutama Karya, atau Adhi Karya) yang biasa mengerjakan infrastruktur jalan, atau PT Kerata Api Indonesia (KAI) yang mengerjakan kereta api, atau Angkasa Pura yang mengerjakan pelabuhan udara.

“Kita beri, misalnya kita beri Rp 10 trilyun itu mereka bisa mengerjakan sebanyak Rp 50 – Rp 70 triliun lapangannya,” papar Jokowi seraya melanjutkan,  karena dengan ekuiti yang ada mereka bisa pinjam ke lembaga keuangan, ke perbankan dengan sebuah bussiness plan, dengan sebuah feasibility study hitung-hitungannya jelas, karena memang untung.

“Pekerjaan-pekerjaan di bidang infrastruktur dan besar tentu saja kalau diajukan ke perbankan mereka akan memberikan,” tambah Jokowi.

Sedangkan kalau uang Rp 10 triliun diberikan kepada Kementerian, 10 jadinya juga 10. “Inilah kecepatan yang ingin kita bangun dengan memanfaatkan BUMN sehingga kecepatan itu bisa 5-7 kali lipat dari yang kekuatan anggaran yang kita punyai,” jelas Jokowi.

Dengan demikian, menurut Presiden Jokowi, BUMN tidak berada pada posisi diminta deviden tetapi justru diberikan suntikan untuk berkembang. “Ini pola yang berbeda,” tukasnya.

Presiden Jokowi hadir di pembukaan Munas HIPMI didampingi antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perindustian Saleh Husin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. (Humas Setkab/ES)

 

Berita Terbaru