Agar Efektif, Presiden Jokowi Minta Ada ‘Task Force’ Kawal Paket Kebijakan Ekonomi

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 24 Mei 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 23.817 Kali
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas membahas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program-program prioritas, termasuk paket kebijakan harus terus dilakukan, baik dengan turun lapangan mengecek langsung, dan juga untuk melihat dari sisi perjalanan prosedurnya.

“Saya akan selalu mengecek lagi, cek lagi, cek lagi, apakah paket ini betul-betul sudah berjalan secara efektif, dan saya ingin memastikan semua paket ekonomi yang sudah dikeluarkan sudah berjalan,” kata Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore.

Berdasarkan data yang didapatkannya, menurut Presiden, dari 203 total regulasi yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi I – XII, 193 sudah selesai. “Itu artinya deregulasi sudah selesai 95%, hanya tinggal 10 regulasi atau 5% yang masih finalisasi pembahasan,” ujarnya.

Presiden menegaskan, ia ingin agar langkah-langkah deregulasi ini betul-betul memberi dampak psikologis yang positif dengan menguatnya kepercayaan para pelaku ekonomi, dan kepercayaan itu harus betul-betul dijaga dengan konsistensi keberlanjutan maupun perubahan nyata di lapangan.

“Saya ingin menekankan langkah-langkah perbaikan dalam semua paket kebijakan harus betul-betul berjalan di lapangan, betul-betul berubah secara nyata. Sehingga akhirnya berdampak pada naiknya investasi, adanya penguatan sektor UMKM, adanya kebangkitan industri, serta peningkatan ekspor kita,” tutur Presiden.

Untuk mengawal jalannya Paket Kebijakan Ekonomi I, II, III – XII ini berjalan baik, Presiden Jokowi meminta Menko membentuk task force atau gugus tugas yang mengawal dalam pelaksanaan, mengawal ke daerah, mengawal sampai ini betul-betul berjalan.

“ Ada task force-nya, dan langsung di bawah Presiden. Saya tidak ingin nanti semua regulasi sudah selesai tetapi karena tidak dikawal dalam pelaksanaan, tidak dikawal ke daerah, tidak dikawal sampai jalan, nanti akan ada hambatan-hambatan lagi di lapangan,” kata Presiden Jokowi.

Rapat Terbatas yang membahas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi I – XII itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Mendag Thomas Lembong, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman M. Hadad. (FID/DND/ES)

Berita Terbaru