Agar Penanganan Efektif, Presiden Jokowi Akan Ganti Pejabat Yang Kebakaran Hutannya Banyak

Presiden saat berikan arahan pada rakor kebakaran hutan dan lahan di Istana Negara, jakarta (18/1) (Foto:Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta Senin sore (18/1). Mengawali  arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tahun 2015 telah memberikan pelajaran terkait penanganan hutan dan lahan yang kemudian menjadi kabut asap serta memberikan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap daerah.

“Pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi 0,2 dari perhitungan gara-gara masalah kebakaran, masalah asap,” lanjut Presiden.

Untuk itu, pada tahun 2016, Presiden Jokowi menyampaikan harus ada early warning sebagai deteksi dini terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yang kemudian ditangani dengan cepat oleh aparat terkait.

“Mumpung ada Panglima TNI, ada Kapolri, di-back up oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), yang namanya Pangdam, yang namanya Kapolda, kemudian yang ada di lapangan, Danrem, Kapolres, Dandim, sampai ke bawah Koramil, Kapolsek semuanya harus digerakkan untuk mencegah ini. Tidak ada kata-kata untuk tidak, semuanya harus digerakkan,” tegas Presiden.

Agar penanganan lebih baik, Presiden juga sampaikan bahwa dirinya sudah janjian sama Kapolri dan Panglima TNI, akan reward and punishment. “Yang terbakar semakin banyak, semakin gede, sudah, ganti, copot, yang tadi saya sampaikan, dari sini sampai ke bawah. Yang baik, yang tidak ada, tentu saja promosi,” kata

Presiden Jokowi seraya menegaskan, ini kita mau kerja betul-betul kerja, sudah, karena dirinya kemarin hampir tiap hari di lapangan, memang kunci adanya di situ.

Menurut Presiden Jokowi, kalau Danrem bisa menggerakkan, prasarana kurang sampaikan ke BNPB, back-up-nya ada di situ, karena BNPB tidak punya pasukan, yang punya pasukan adalah di Panglima TNI, di Kapolri yang bisa menjangkau, karena ada Koramil, ada Polsek. “Gubernur back up anggaran, Bupati/Wali Kota back up anggaran, membantu mem-back up, tetapi kunci-kunci ada di situ. Janjian saya dengan Panglima TNI  dan Kapolri itu,” jelasnya.

Presiden kembali menegaskan, sekali lagi, tahun ini tidak boleh terjadi lagi. “Tadi sudah disampaikan, berapa ratus ribu yang terbakar, berapa juta lahan gambut yang terbakar, saya kira tidak perlu saya ulang. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa tahun 2016 kita harus betul-betul belajar dari 2015. Kita harus tangani tahun ini lebih baik, lebih sigap, lebih di pencegahan. Jangan biarkan, sekali lagi, api itu membesar,” tutur Presiden.

Tidak Boleh Ada Izin Baru

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menegaskan, tidak ada pilihan lain, kita juga harus lakukan perbaikan dan penataan ekosistem. Untuk itu, Presiden meminta Badan Restorasi Gambut agar langsung bekerja, merencanakan, membuat masterplan, langsung bekerja, karena itu juga dilihat oleh internasional.

Badan Restorasi Gambut, lanjut Presiden, nantinya bertugas sampai 31 Desember 2020. “Ini pimpinan Pak Nazir Foead. Pimpinannya bukan dari birokrasi, dari NGO. Moga-moga nanti dukungan internasional kepada Badan Restorasi Gambut ini besar karena memang kita dilihat bekerja,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan, bahwa tidak boleh lagi ada izin baru di area gambut. “Saya sudah perintahkan juga ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil alih areal gambut yang terbakar dan langsung menugaskan nanti Badan Restorasi Gambut untuk segera membuat rencana aksi di lahan-lahan yang tadi saya sampaikan,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menginginkan agar proses penegakan hukum terus dilaksanakan. Yang bersalah harus ditindak tegas. “Lakukan langkah tegas juga pada pembakar hutan dan lahan, baik berupa sanksi administrasi, tadi sudah disampaikan oleh Menko maupun Menteri, sanksi pidana maupun perdata. Agar tindakan yang sama tidak berulang dan berulang lagi,” tegas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam rapat koordinasi itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry M. Baldan, para Gubernur, Pangdam, dan Kapolda yang daerahnya potensial mengalami kebakaran hutan dan lahan. (UN/EN/ES)