Agar Tepat Waktu, Pemerintah Minta Daerah Sharing Budgeting Untuk Distribusi Raskin
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hasil rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6) sore
Menindaklanjuti temuan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya, rapat terbatas yang membahas masalah beras untuk keluarga miskin (Raskin), telah mengambil sejumlah langkah agar pembagian raskin bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan kualitas.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Raskin itu akan dimaksimalkan pada ketepatan waktunya, diharapkan masing-masing daerah bisa memaksimalkan ketepatan waktu distribusinya, karena seringkali daerah-daerah dengan kesulitan geografis tertentu bisa mereka tiga bulan sekali baru didistribusikan.
Karena ongkos angkutnya, maka diharapkan akan ada sharing budgeting dari APBD supaya ketepatan waktu bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat itu bisa terjaga, kata Khofifah kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6) sore.
Mengenai keterlibatan APBD itu, Mensos mengatakan, kalau tidak ada keterlibatan APBD, maka biaya transport harus ditanggung oleh penerima. Maka harga tebus yang tadinya Rp1.600 jadi bertambah.
Kalau itu di daerah kepulauan, kayak di Kepulauan Meranti, berasnya ada di Bengkalis, maka mereka cenderung mengambil beras tiga bulan sekali karena ngambil sebulan sekali dengan tiga bulan sekali ongkosnya sama. Maka nanti sampainya ke masyarakat menjadi tiga bulan sekali, maka solusi mereka adalah minta dibangun Gudang Subdivre, papar Mensos.
Adapun menyangkut kualitas beras, menurut Mensos, pada dasarnya tidak ada spesifikasi pembelian Bulog untuk Raskin. Artinya, itu beras medium tetapi mekanisme first in first out itu yang harus dikoreksi oleh manajemen dari Gudang Divre dan Subdivre Bulog.
Khofifah menyebutkan, biasanya beras itu warnanya berubah kalau sudah lewat setahun. Oleh karena itu kapan beras itu datang masuk ke gudang, itu pula seyogyanya yang dikleuarkan. Kalau manajemen First In First Out itu bisa dilakukan, maka sesungguhnya kemungkinan beras berjamur, beras beda warna, itu bisa direduksi, jelas Mensos.
Mensos menduga, ada kemungkinan beras yang kurang layak konsumsi yang beredar hampir sekitar 400.000 ton sebagaimana disampaikan Kepala Bulog. Ini yang sekarang harus disisir supaya beras yang didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat memang beras yang layak konsumsi, katanya.
Sementara mengenai ketepatan sasaran, menurut Mensos, saat ini sedang dilakukan verivali, verifikasi dan validasi data. Ia mengungkapkan, data terakhir kita memang data 2011, yang sekarang sedang berkembang dari 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat kalau berbasis keluarga menjadi 18,3 juta.
Hasil vervali ini kemungkinan akan diintervensi program 2016 sehingga Raskin tetap jalan dengan peningkatan ketepatan waktu. Itu artinya bahwa sinergi dengan daerah harus dimaksimalkan, terang Khofifah.
Kemudian ketepatan jumlah masing-masing rumah tangga, menurut Mensos, basisnya keluarga 15 kilo, ketepatan harga tebus itu Rp1.600 sementara Bulog sampai ke titik distribusi. Titik distribusi ke titik bagi itu mestinya ada sharing budgeting dari APBD, ujarnya.
Cadangan Bulog
Mengenai cadangan Raskin di Bulog, Mensos Khofiffah Indar Parawansa menjelaskan, sebetulnya kalau di bisnis Bulog 92% sesungguhnya untuk Raskin. Ia menyebutkan pada posisi sampai dengan 19 Juni, laporan ke Kementerian Sosial karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA_ untuk Raskin itu Kemensterian Sosial, kita aman sampai dengan Bulan Oktober.
Dijelaskan Mensos, total kebutuhan Raskin setahun adalah 2,78 juta ton setara dengan Rp 18,9 triliun. Itu pada posisi aman sampai dengan 4 bulan ke depan, terang Mensos seraya menyebutkan, sampai dengan tanggal 19 Juni, yang terealisasi 44,88% dari 2,78 juta ton.
Jadi kalau kita aman sampai Oktober, sekarang ini sebetulnya kan pembelian beras dari petani tetap jalan. Bulog akan terus membeli beras petani, pungkas Mensos.
(Humas Setkab/ES)
