Agar Tidak Ulangi Kesalahan, Presiden Minta BMKG Beri Informasi Tegas ke Pemerintah Daerah

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 23 Juli 2019
Kategori: Berita
Dibaca: 13.289 Kali
Presiden Jokowi menyalami peserta Rakornas BMKG 2019, usai berfoto bersama di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7) siang. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi menyalami peserta Rakornas BMKG 2019, usai berfoto bersama di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7) siang. (Foto: Jay/Humas)

Dalam rangka mengurangi risiko-risiko yang ada, sebagai negara yang termasuk paling rawan bencana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa kebijakan nasional dan daerah ini harus bersambungan, harus sensitif semuanya, harus antisipasi semuanya terhadap kerawanan bencana yang dimiliki.

“Risiko-risiko yang kita miliki ini bisa diminimalkan, bisa dikurangi apabila ada peringatan-peringatan dini terhadap daerah-daerah yang rawan bencana, terhadap lingkungan-lingkungan yang rawan bencana,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7) siang.

Untuk itu, Presiden mengingatkan BMKG harus menjalina hubungan yang baik dengan pemerintah Daerah. “Tolong beritahukan apa adanya, supaya setiap pembangunan itu juga mengacu,” tegas Presiden.

Kalau daerah-daerah yang rawan bencana, Presiden menegaskan agar diberitahukan, sampaikan kepada daerah ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan.

“Tegas-tegas harus disampaikan. Jangan sampai kita mengulang-ulang sebuah kesalahan yang sudah jelas,” tutur Presiden.

Kalau di situ jelas garisnya garis lempengan tektonik, lanjut Presiden, sampaikan apa adanya bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah. “Harus berani menyampaikan itu kepada pemerintah daerah, baik kepada gubernur, maupun kepada bupati dan walikota,” pesan Presiden.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F. Moelok, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. (FID/JAY/ES)

Berita Terbaru