Airlangga: Pembangunan Berkelanjutan Menjadi Kunci Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi
Foto: Humas Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan Konferensi Climate Change Conference of the Parties (COP26). Dalam pertemuan yang akan digelar di Glasgow, Inggris pada 1-12 November mendatang, Indonesia akan menjadi co-chair bersama Inggris.
“Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesuksesan Konferensi COP26 mendatang. Upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi fokus, di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19,” ujar Airlangga pada pertemuan dengan President Designate of the United Kingdom untuk COP26 (Climate Change Conference of the Parties), Alok Sharma, Selasa (01/06/2021).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins serta Duta Besar COP26 untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Selatan Ken O’Flaherty dibahas sejumlah hal terkait COP26 Forest, Agriculture, and Commodity Trade (FACT), termasuk persiapan, kesiapan dan keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi COP26 mendatang.
COP26 akan fokus pada upaya percepatan penghapusan penggunaan batu bara, pengurangan deforestasi, percepatan peralihan ke kendaraan listrik dan mendorong investasi dalam energi terbarukan. Pertemuan ini juga memfinalisasikan Paris Rulebook (aturan rinci untuk implementasi Paris Agreement) dan mempercepat aksi untuk mengatasi krisis iklim melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil.
Airlangga menyampaikan, dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan, di antaranya dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Melalui NDC, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), serta mengimplementasikan beberapa praktik keberlanjutan, seperti Timber Legality Assurance System (SVLK) dan Sustainable Natural Rubber Platform (SNARPI).
Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Inggris dalam program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOSI) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan memperbagus penerimaan produk minyak sawit Indonesia di dunia internasional.
Sebagai informasi, pada tanggal 15 April lalu juga telah dilaksanakan COP26 FACT Dialogue Ministerial Roundtable yang dipimpin oleh Lord Zach Goldsmith (Co-chair Inggris). Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Inggris mendorong finalisasi Joint Statement on the Principles for Collaboration yang berisikan prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi pada tingkat tinggi, serta komitmen untuk bekerja sama mengembangkan peta rencana aksi kolektif terkait perlindungan hutan, promosi perdagangan, dan pembangunan melalui empat tema Working Group (WG) yaitu: WG Trade and Markets Development, WG Smallholder Support, WG Traceability and Transparency, dan WG Research, Innovation, and Technology.
Saat ini tercatat ada 21 negara yang sudah meng-endorse draf Joint Statement tersebut, antara lain Belgia, Brazil, Kolombia, Denmark, Perancis, Gabon, Ghana, Jepang, Korea, Liberia, Malaysia, Belanda, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Spanyol, Britania Raya, dan Uruguay. (HUMAS KEMENKO EKON/UN)
Kunjungi laman resmi Kemenko Perekonomian melalui tautan ini.
