Airlangga: Program Padat Karya Tunai Harus Diperbanyak untuk Pertahankan Daya Beli

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 7 April 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 582 Kali

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan pada pers usai Rapat Terbatas melalui daring, Selasa (7/4). (Foto: Humas/Ibrahim)

Program Padat Karya Tunai harus diperbanyak dengan mengikuti protokol kesehatan atau physical distancing yang bertujuan untuk menjaga agar masyarakat mendapatkan pendapatan dan mempertahankan daya beli.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usat Rapat Terbatas melalui daring, Selasa (7/4).

”Seperti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP), Kementerian Desa dimana program-program juga untuk mendorong program-program daerah agar mengutamakan cara padat karya,” ujar Menko Perekonomian.

Cash for work ini, lanjut Menko Perekonomian, diutamakan untuk pekerja informal atau sektor UMK dan diharapkan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

”Dan dalam pelaksanaan program itu harus memenuhi standar kesehatan atau physical distancing dari segi jumlah maupun dari segi cara,” imbuh Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar anggaran-anggaran perlu di-refocusing kegiatannya dan direalokasi kegiatannya.

”Beberapa Kementerian tadi melaporkan nanti Kementerian Desa akan melaporkan sendiri, namun di Kementerian Tenaga Kerja misalnya beberapa Program Padat Karya tersebut sudah ada anggarannya,” kata Menko Perekonomian.

Salah satunya, menurut Menko Perekonomian, adalah kegiatan-kegiatan pembuatan disinfektan, pembuatan masker, kemudian yang sering disebut sebagai padat karya produktif yang bisa menggerakkan masyarakat bekerja sama dengan BLK-BLK ataupun BLK komunitas dan LPK.

”Dan ini bisa dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Desa hasil dari pada produksi yang bisa diproduksi melalui BLK-BLK komunitas,” jelas Menko Perekonomian.

Saat ini juga, sambung Airlangga, Kementerian Ketenagakerjaan membuat program untuk padat karya pasca dan pemulihan Covid-19. Ia juga menambahkan di Menteri Koperasi juga melakukan relaksasi serta realokasi dan refocusing anggarannya.

”Dan ada program yang terkait dengan usaha kecil dan menengah. Dan khusus di usaha kecil dan menengah untuk KUR juga di pertanian pemerintah sudah memasukkan program di mana kemudahan daripada pembayaran cicilan maupun angsuran KUR yang sudah dianggarkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Dalam rangka penanganan virus, menurut Menko Perekonomian, ini juga mengalihkan realokasi anggarannya agar program-program yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi menjangkau baik itu yang program UMi maupun program-program kredit mikro yang lain.

”Juga dari Kementerian Koperasi menyiapkan program yang nanti akan dimasukkan untuk menjaga kondisi dari pada koperasi simpan pinjam. Kemudian di Kementerian Pertanian tadi disampaikan ada beberapa program dan terutama program untuk penyangga pada saat panen raya nanti bulan April, Mei, Juni,” imbuhnya.

Hal ini, sambung Menko Perekonomian, karena kemungkinan untuk menjaga harga gabah dan juga menjaga berasnya sekalian serta pemerintah juga mencatat ada beberapa komoditas yang mendapatkan tekanan seperti di bidang perunggasan.

”Dan ini juga pemerintah akan mempersiapkan program-program penyangganya bersama dengan Bulog,” katanya.

Program lain di Kementerian PUPR, menurut Menko Perekonomian, akan mempersiapkan program-program termasuk Program Padat Karya, irigasi dan yang lain.

Ia menyebutkan bahwa demikian pula di Kemenhub ada pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada kontraktor, namun kontraktornya diminta pekerjaan dilakukan secara padat karya.

Seluruh program tersebut, lanjut Menko Perekonomian, diintegrasikan programnya dan juga timing pelaksanaannya serta diakselerasi.

”Tadi disampaikan antara lain kalau di Kementerian Pertanian misalnya itu ada programnya tersebar di 34 provinsi dan masing-masing 10 kabupaten. Nah, itu programnya antara lain ada perpipaan, ada pembuatan embung, ada rehabilitasi kebun, kemudian juga untuk persiapan untuk desa mandiri benih,” jelas Airlangga seraya menyebut bahwa program-program tersebut nanti akan dikoordinasikan juga timing pelaksanaan.

Kalau di Kemenaker, sambung Airlangga, misalnya ada lokasi-lokasi di BLK komunitas dan ini juga nanti akan koordinasi dengan Kementerian Pedesaan, sedangkan di PUPR antara lain padat karyanya yaitu percepatan peningkatan tata guna air, kemudian terkait dengan kota tanpa kumuh.

”Kemudian pengembangan infrastruktur sosial yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi pengolahan sampah, sanitasi masyarakat, kemudian kualitas rumah swadaya dan pembangunan rumah baru secara swadaya,” sambungnya.

Beberapa program-program yang hampir di setiap kementerian tersebut, lanjut Menko Perekonomian, akan dikoordinasikan dan jadwalnya akan ditentukan dan juga keterbukaan informasi kepada masyarakat.

”Sehingga masyarakat bisa mengetahui programnya ada di mana dan kapan,” pungkas Menko Perekonomian. (TGH/EN)

Berita Terbaru