Ajak Perangi Korupsi, Presiden Jokowi: Tak Boleh Ragu Jaga Kedaulatan, Laut, dan Perbatasan

Presiden Jokowi yang mengenakan busana adat Bugis melambaikan tangan kepada juru foto saat akan memasuki Gedung Nusantara, MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Pada bagian lain pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Masih banyak janji kemerdekaan yang harus ditunaikan. Ia mengajak untuk jujur mengakui bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kalau rumah-rumah rakyat di seluruh pelosok Nusantara tidak menikmati aliran listrik.

“Tidak mungkin kita menjadi negara yang kompetitif ketika biaya logistik mahal. Tidak mungkin kita menjadi Poros Maritim Dunia, kalau tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita,” tegas Presiden Jokowi pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) siang.

Ditambahkan Presiden, kita juga menghadapi tantangan untuk terbebas dari jebakan sumber daya alam. Ia menyebutkan, setelah selesainya booming migas di tahun 1970an, selesainya booming kayu di tahun 1990an, era booming mineral juga telah berakhir. Bahkan beberapa komoditas lainnya merosot tajam. Karena itu kita harus berubah.

“Kita harus menyelesaikan semua masalah secara cepat. Itu artinya kita juga harus membuat garis tegas. Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita,” tegas Presiden Jokowi.

Kepala Negara menegaskan, kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita, berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan, dan harus berani menjaga setiap jengkal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat.

“Kita berani bubarkan Petral. Kita berani alihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif. Kita tegas menyatakan perang pada bandar-bandar Narkoba yang merusak masa depan generasi muda kita. Kita harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstrimisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, tidak ada halangan bagi Indonesia untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berani bersikap tegas karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan jiwa kita semua.

“Pancasila adalah pemersatu kita semua, yang harus dihayati, diamalkan, dan harus menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Kepala Negara.

Untuk itu, lanjut Presiden Jokowi, Pemerintah mengambil inisiatif membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP, yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi kepada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa.

Perangi Korupsi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengemukakan, salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ia menegaskan, korupsi ini adalah musuh kita bersama. Karena itu, di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI itu, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi.

“Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK,” tegas Presiden Jokowi.

Selain memerangi korupsi yang menggerogoti APBN, menggerogoti uang rakyat, menurut Presiden, pemerintah juga terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional. Untuk itu, lanjut Presiden, Pemerintah berterimakasih kepada DPR RI telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

“Kita optimistis bahwa dengan Perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat,” ungkap Presiden seraya menambahkan, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Sidang bersama DPD RI – DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPD-R Oesman Sapta itu dihadiri  oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu dan juga dihadiri oleh para Ketua, Wakil Ketua, dan anggota lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Boediono, Shinta Nuriyah Wahid, dan Karlina Umar Wirahadikusuma. (DND/FID/RMI/RAH/JAY/ES)