Akan Diteruskan ke Bontang, Presiden Jokowi: Jalan Tol Balikpapan–Samarinda Selesai Akhir 2018

Presiden Jokowi, didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung berfoto bersama para perwakilan penerima sertifikat tanah, Senin (5/12). (Foto: Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembangunan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda, di Kalimantan Timur (Kaltim), bisa diselesaikan paling lambat akhir 2018 mendatang. Presiden juga mengisyaratkan, persetujuannya untuk meneruskan pembangunan jalan tersebut dengan pembangunan ruas Samarinda- Bontang.

“Tadi malam langsung saya rapatkan dengan Menteri PU. Yang pertama, jalan tol Balikpapan-Samarinda. Pembebasan lahan sudah diselesaikan oleh Gubernur. Sekarang penyelesaiannya ada di Kementerian. Ini akan diselesaikan maksimal akhir 2018,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah program strategis tahun 2016, di Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kaltim, Senin (5/12) siang.

Meski pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda belum selesai, menurut Presiden, Gubernur Kaltim Awang Farouk sudah meminta lagi agar pembangunan jalan tol tersebut diteruskan dengan jalur Samarinda-Bontang.

“Tadi malam saya rapatkan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tadi pagi baru selesai. Ya sudah, sudah kita berikan, tidak ada masalah. Jadi, Balikpapan ke Bontang,” lanjut Presiden Jokowi yang langsung disambut dengan tepuk tangan mereka yang hadir di acara tersebut.

Presiden mempersilakan keputusannya ditindaklanjuti dan dilanjutkan. Bisa konsorsium dengan investor yang ada, tetapi Presiden mengingatkan, pemerintah ingin agar ada sebuah kecepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga yang mendapat manfaat akhir adalah rakyat.

“Kalau jalan ini selesai semua, biaya untuk logistik, sembako menjadi murah, biaya transportasi murah sehingga harga barang akan murah pada akhirnya,” terang Presiden.

Perlu Waktu

Terkait pembangunan lintas kereta api Kalimantan, Presiden Jokowi mengemukakan, Peraturan Pemerintah (PP)nya masih belum selesai. Menurut Presiden, PP itu masalah administrasi hukum sehingga memerlukan waktu.

Adapun terkait dengan masalah sertifikat tanah, Presiden menjelaskan, di seluruh Indonesia ada 120 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Sementara yang baru selesai setelah  71 tahun Indonesia merdeka, baru 46 juta.  “60% lebih yang belum selesai,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan secepatnya. Kalau biasanya setahun di bawah 500 ribu, Presiden minta tahun depan minimal 5 juta sertifikat harus selesai. Tahun depannya lagi 7 juta sertifikat harus selesai. Tahun depannya lagi 9 juta sertifikat.  “Ini kerja Kanwil, Kantor Pertanahan,” tegasnya.

Masih ada keluhan lagi, menurut residen, juru ukurnya kurang 10.000 orang. Presiden memerintahkan untuk membuka rekrutmen.  Mengingat rekrutmen jurus ukur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakan waktu lama, menurut Presiden, tidak usah PNS.

“Pakai uji kompetensi saja langsung jadikan juru ukur,” pinta Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar mengerjakan secepat-cepat kalau ada yang meminta pelayanan sertifikat. Diakuinya, kalau perintah tersebut disampaikan sekarang pasti jawabannya juru ukur kurang. Namun, alau nanti juru ukur disiapkan masih ada seperti yang lalu lalu, waktunya lama dan meminta sesuatu, Presiden mengingatkan agar hati-hati.

“Saya mengucapkan terima kasih karena saudara sudah bekerja keras dan memberikan sertifikat, tapi saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh kantor BPN diperbaiki dengan sistem yang baik, dengan kecepatan yang baik dan tidak ada pungutan-pungutan. Rakyat senang seperti itu,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga berpesan kepada masyarakat yang sudah memegang sertifikat tanah agar  dipakai untuk hal produktif. Bisa dipakai agunan untuk perbankan, tapi untuk usaha yang produktif.

“Jangan sampai diagunkan ke bank, dapat uang dibelikan mobil, sepeda motor, tidak boleh. Silakan pakai untuk usaha tapi dihitung untung ruginya. Ini pentingnya sertifikat,” tutur Presiden seraya menambahkan, selain status hak hukum, sertifikat tanah juga bisa untuk agunan ke perbankan. Namun ia mengingatkan agar hati-hati. “Kalau mau pinjam, pinjam KUR yang bunganya hanya 9% per tahun.” Pesan Presiden.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kaltim Awang Faroek. (GUN/ES)