Alokasikan Anggaran Rp40 Triliun, Presiden Jokowi Minta Proyek Desa Tidak Dikontrakkan

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 13 Juni 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 28.517 Kali
Ketua Umum Pengurus Besar Matla’ul Anwar (MA) Ahmad Sadeli Karim usai bersama sejumlah pengurus diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Senin (13/6) siang. (Foto: Humas/Jay).

Ketum Matla’ul Anwar (MA) dan pengurus lain usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Senin (13/6) siang. (Foto: Humas/Jay).

Guna mengatasi kesenjangan sosial, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp40 triliun, atau naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun sebelumnya. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar dana tersebut membuat perputaran ekonomi di desa jadi lebih baik.

“Ini dalam rangka agar supaya desa-desa bisa berkembang sehingga beliau mengharapkan proyek-proyek di desa itu jangan dikontrakkan tetapi betul-betul swadaya, swakelola, dan justru merekrut pekerja dari kalangan miskin yang selama ini nganggur, sehingga betul-betul perputaran ekonomi di desa itu lebih baik,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Matla’ul Anwar (MA) Ahmad Sadeli Karim seusai bersama sejumlah pengurus MA diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Senin (13/6) siang.

Presiden juga menganggap bahwa masalah kemiskinan saat ini sudah rawan sehingga perlu dihadapi dengan baik. Untuk itu, Presiden meminta agar MA berpartisipasi dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia ini.

“Presiden meminta agar sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Mathla’ul Anwar mengajarkan keahlian, misalnya sekolah kejuruan teknik. Sehingga masalah pengangguran yang erat dengan permasalahan kemiskinan bisa diselesaikan,” ungkap Ahmad Sadeli.

Dukung Pemerintah

Ketua Umum PP Mathla’ul Anwar Ahmad Sadeli Karim menambahkan, dalam pertemuan itu disampaikan dukungan MA terhadap pemerintahan Presiden Jokowi  hingga masa jabatan berakhir. “Kami mendukung pemerintahan Joko Widodo sampai masa jabatan beliau berakhir, dan kami konsisten bahwa tetap akan mengoreksi pemerintah kalau memang menyimpang dari konstitusi,” kata Ahmad Sadeli.

Mathla’ul Anwar, lanjut Ahmad Sadeli, juga mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan, dan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlebih saat ini sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Kita ingin pemerintah fokus terhadap bagaimana bangsa ini bisa bersaing. Dengan pendidikan yang baik sehingga kita tidak menjadi mangsa pasar pekerja dari ASEAN di luar Indonesia tetapi kita bisa bekerja sendiri dan bekerja dengan apa yang kita butuhkan,” ujar Ketua Umum MA itu.

Terkait Palestina, menurut Ahmad Sadeli,  Mathla’ul Anwar menyatakan sikap terhadap kemerdekaan Palestina karena menilai ini bukan lagi konflik agama tetapi konflik kemanusiaan. Untuk itu, Mathla’ul Anwar memohon kepada pemerintah untuk secara aktif dan proaktif mendukung kemerdekaan Palestina.

Berkaitan dengan isu komunisme, lanjut Ahmad Sadeli, Mathla’ul Anwar menyampaikan kepada Presiden bahwa sebagai ormas Islam mereka sangat prihatin dengan isu komunisme. “Jadi kita mohon kepada pemerintah untuk tegas menghadapi isu komunisme ini,” pungkasnya.

Mathla’ul Anwar merupakan organisasi masyarakat (ormas) Islam berskala nasional seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ormas ini dididirikan tanggal 10 Juli 1916 oleh KH Mohammad Sholeh dan KH Abdurrahman, di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Saat menerima PB Mathla’ul Anwar itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. (FID/ES)

Berita Terbaru