Alokasikan Rp 1 Triliun, Presiden Jokowi Ingin Ada Pelabuhan Ekspor Impor Di Entikong
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terlibat diskusi sebelum Ratas pembangunan pelabuhan di Entikong, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7)
Seusai memimpin rapat terbatas tentang percepatan bantuan sosial untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7) sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin rapat terbatas yang membahas pembangunan terminal barang umum di Entikong, wilayah perbatasan RI Malaysia, di Kalimantan Barat (Kalbar).
Dalam pengantarnya Presiden Jokowi menyampaikan, saat mengunjungi pos pemeriksaan lintas batas di Entikong, bulan Januari lalu, ia melihat adanya peluang ekonomi yang sangat besar untuk melayani ekspor impor.
Tetapi peluang itu tidak kita gunakan secara baik, kata Jokowi.
Presiden membandingkan dengan kondisi di Epedu, wilayah Serawak, Malaysia, yang oleh pemerintahnya ditetapkan sebagai pelabuhan darat internasional yang melakukan ekspor dan impor barang.
Karena itu, Presiden Jokowi berharap ada sebuah integrasi keterpaduan antara seluruh kementerian, karena pada tahun ini di wilayah perbatasan Indonesia akan dibangun, dan diharapkan semuanya nanti saling berkoordinasi sehingga diharapkan perbatasan bisa digunakan maksimal oleh rakyat juga bisa melayani ekspor dan impor.
Kita harapkan juga dari Polri juga pemberantasan kegiatan ilegal. Itu juga bisa dilakukan selain peluang ekonomi yaitu ekspor impor, kata Jokowi.
Menurut Presiden, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 1 triliun, terutama untuk memperbaiki fisik di lintas batas Entikong di Kalimantan Barat.
Tampak hadir dalam Rapat Terbatas tersebut antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Widjojanto, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Perindustrian M. Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Perhubungan Ignatius Yonan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
(SLN/RAH/ES)
