Anggaran Didedikasikan Untuk Rakyat, Para Menteri Diminta Bekerja Efektif
Mensesneg Pratikno didampingi Menkominfo Rudiantara memberikan keterangan pers seusai sidang kabinet, Senin (27/10)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menteri Kabinet Kerja yang dilantik Senin (27/10) bekerja secara efektif dan efisien sejak hari pertama bertugas, tidak menunda-nunda dan langsung tancap gas.
Presiden juga menegaskan agar duplikasi-duplikasi anggaran lintas kementerian harus disederhanakan, karena ini merupakan komitmen dari Kabinet Kerja untuk bekerja demi rakyat.
Tidak memboroskan anggaran, karena anggaran kita dedikasikan untuk rakyat, kata Pratikno dalam Konferensi Pers seusai Sidang Kabinet Paripurna perdana, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10) sore.
Untuk kementerian baru, terutama Kementerian Maritim, menurut Mensesneg, negara mendukung segala infrastruktur yang ada, baik itu infrastruktur fisik dan juga SDM, tanpa perlu dilakukan penambahan SDM baru ataupun pembangunan gedung baru.
Sedangkan untuk kementerian yang punya nomenklatur baru dan merupakan penggabungan atau pemisahan, lanjut Mensesneg, dapat memanfaatkan organisasi-organisasi yang sudah ada.
Jadi bisa saja nanti dalam organisasi transisi, di bulan-bulan awal tidak akan melakukan pembenahan secara besar-besaran, yang penting bisa langsung kerja duluan, tambah Pratikno.
Presiden juga meminta laporan secepatnya dari setiap Menteri Koordinator, karena masing-masing harus segera mengundang para menteri yang menjadi anggotanya agar segera menajamkan program-program yang sudah diarahkan oleh presiden.
Tidak ada lagi visi-misi dari masing-masing Kementerian, yang ada adalah program operasional menteri. Karena visi misi merupakan visi misi presiden, jelas Pratikno.
Ia menyebutkan, cara bekerja pemerintah adalah lintas sektoral. Isu yang harus dipecahkan itu dibahas secara tuntas dalam kebijakan yang tuntas lintas sektor secara komperehensif. Sehingga diharapkan tidak ada lagi ego sektoral.
Fokus Pembangunan
Pada sektor pangan, maritim, dan energi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk secepatnya dilakukan pembangunan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna disebutkan angka-angkanya berapa kira-kira pelabuhan yang harus dibangun dalam waktu berapa tahun, berapa ribu megawatt yang harus dibangun.
Kuncinya adalah percepatan, percepatan, percepatan perijinan, ujar Menkominfo Rudiantara yang mendampingi Mensesneg dalam Konferensi Pers itu.
Ia menyebutkan, pemerintah mempunyai dua kemampuan, yaitu APBN dan kebijakan regulasi. Untuk APBN, menurut Rudiantara, kalau ada keterbatasan infrastruktur, bisa digunakan balance sheet orang lain. Apakah itu kerja sama melalui: Build, Finance, Operate and Transfer (BOT); Public Private Partnership (P3); Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS); apapun jenisnya.
Tetapi kalau dalam konteks kebijakan regulasi, percepatan, menteri-menteri diminta untuk segera menyiapkan program-program percepatan yang berkaitan dengan perijinan-perijinan.
(Humas Setkab/ES)
