Antisipasi Sejak Awal Covid-19, Kementerian KP Tidak Hentikan Produksi Ikan Budidaya

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Wibowo menyampaikan bahwa saat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia Kementerian KP telah antisipasi sejak awal yakni dengan tidak menghentikan terhadap produksi ikan budidaya maupun penangkapan.

“Jadi kita terus menjalankan, hanya saja kami menyiapkan protokol terhadap antisipasi bagaimana nanti pada saat panen budidaya, bagaimana harus memasarkan ikan panen tangkap,” ujar Menteri KP saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (28/5).

Antisipasinya, menurut Menteri KP, yaitu memberikan penguatan dari internal, menyurati seluruh kepala dinas, kepala daerah provinsi, kabupaten/kota untuk setiap bansos yang diberikan kepada nelayan dan masyarakat bantuan berupa bahan-bahan dari ikan, baik itu bahan olahan maupun ikan segar, baik dari tambak maupun dari ikan laut.

“Kami juga atas perintah Presiden mengalokasikan relokasi anggaran ke sektor-sektor untuk membeli bahan-bahan hasil tangkapan nelayan maupun budidaya tambak ikan ini,” jelas Menteri KP.

Selanjutnya, menurut Edhy, Kementerian KP juga meminta BUMN untuk turun tangan ikut membeli ikan dan juga pihak-pihak swasta yang selama ini memang tergantung hidupnya di sektor tersebut dan mendapat bantuan-bantuan stimulus dari pemerintah.

“Komunikasi ini terus terjadi memang tidak mudah menjalankan apalagi setelah itu ada pemberlakuan PSBB, kemudian agak sulitnya bergerak antardaerah,” terang Edhy.

Ia mengungkapkan bahwa jangankan untuk panen, untuk membeli pakan, menggeser pakan saja susah, tapi ini sudah ditangani dan komunikasi dengan pihak kepolisian langsung mengeluarkan telegram di hari yang sama bahwa untuk urusan pakan, untuk urusan perikanan menjadi prioritas.

Salah satu keberhasilan antisipasi, menurut Menteri KP yakni harga-harga sebelumnya yang sudah sempat jatuh, udang sebagai salah satu misal, dari panen udang yang tadinya turun sampai Rp40 ribu per kilogram bahkan di bawah itu, sekarang sudah kembali normal bahkan lebih tinggi dari hari biasanya sebelum Covid-19.

Masalah lapangan pekerjaan, Menteri KP sampaikan banyak sekali salah satu potensinya.

Ia menambahkan bahwa dari sisi jumlah potensi ikan tangkap saja sekarang berdasarkan data yang ada, faktanya baru bisa panen ikan di laut itu 7,9 juta ton, sementara kapasitas potensi ikan laut itu ada sampai 12,5 juta ton.

“Apabila kita hanya diizinkan menangkap 80 persen saja, itu berarti masih ada potensi sampai 10,5 juta ton. Kalau selama ini kita baru menangkap katakanlah maksimal 8 juta ton, masih ada 2,5 juta ton lagi bisa kita angkat,” ungkap Menteri KP.

Menurut Edhy, seandainya 1 kapal dengan ukuran 100 GT akan membutuhkan 10.000 kapal dan 10.000 kapal itu kalau 1 kapal perlu ABK 30, berarti ada 300.000 kapal.

Lebih lanjut, Menteri KP sampaikan bahwa saat Covid-19 berapa kali nelayan Indonesia ditangkap oleh Abu Sayyaf, salah satu sumber masalahnya adalah banyaknya nelayan Indonesia yang kerja di Malaysia, Sabah dan jumlahnya sampai ribuan bahkan hampir 10.000 terakhir data.

“Di sisi lain di Indonesia sulitnya mencari ABK, bahkan selalu kalau ada investor masuk minta kalau bisa ABK-nya dari luar negeri, untuk penangkapan saat ini tidak akan kami izinkan dan kami sangat setuju tidak perlu penangkap dari luar karena kita punya sumber. Ini mungkin salah satu potensi,” kata Menteri KP.

Kalau 10.000 dari Sabah itu kembali, Menteri KP yakin Indonesia masih butuh 300.000 ABK yang diharapkan dari tenaga-tenaga baru, lulusan-lulusan dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah SMK perikanan.

“Di kami saja setiap tahun meluluskan 2.300 lulusan untuk jurusan perikanan, macam-macam ada yang budidaya, ada yang pengolahan hasil, ada juga yang untuk tangkap. Jadi ini salah satu sumber,” imbuh Menteri KP.

Dari sisi sektor perikanan budidaya, Menteri KP ambil contoh udang karena sesuai arahan Presiden untuk fokus, tapi itu matang banyak masif.

“Ini yang kita akan fokus, yaitu udang vaname. Kalau dulu kita transmigrasi, 1 keluarga itu dapat 2 1/4 hektare. Kalau kita nyari tanah sebesar itu lagi sudah susah,” ujarnya.

Dengan tambak udang, menurut Menteri KP, cukup dengan 1 hektare untuk 5 KK (Kepala Keluarga) itu sudah dengan hasil yang luar biasa.

Simulasi yang dibuat sekarang ini, menurut Menteri KP, dengan hanya diameter 20 meter tambak di Indonesia dengan bioflok itu bisa menghasilkan 5 juta per bulan hitungannya.

“Saya enggak mau terlalu percaya karena ini bisa juga dibesar-besarkan, makanya saya kalikan 2. Jadi 2 bioflok bisa untuk 1 keluarga,” imbuhnya.

Ini yang sekarang sedang dikelola, Menteri KP harapkan akhir tahun ini sudah bisa melihatkan hasil, konstruksinya sedang berjalan dan beberapa wilayah telah dihitung 10 sampai 12 kegiatan yang akan dilakukan bioflok, khususnya untuk pengadaan lapangan kerja.

Jadi, lanjut Menteri KP, 1 hektare dengan 5 KK, itu kalau target 5 tahun ini ada 100.000 tambak udang di Indonesia, baik itu atas biaya negara, pemerintah daerah, swasta maupun perorangan niscaya akan memenuhi Indonesia dan menjadikan salah satu target untuk devisa negara.

“Kenapa? Anda harus tahu bahwa tambak udang kita di seluruh Indonesia ini ada 300.000-an tapi tidak optimal semua,” tandas Menteri KP.

Rata-rata produktivitasnya, menurut Menteri KP, hanya di bawah 2 ton 1 tahun, tapi para pelaku usaha swasta di sektor pembudidayaan tambak ini sudah banyak yang menghasilkan sampai 40 ton 1 tahun dalam produksi 1 hektare.

“Itu kalau kita hitung 100.000 tambak dengan 5 KK 1 tambak, itu akan menghasilkan 500.000 KK. Di sini saja Anda sudah bisa lihat berapa lapangan pekerjaan kita ciptakan,” jelasnya.

Kalau 1 KK bisa menyerap itu 2 orang, Menteri KP sampaikan berarti sudah bisa 10 bahkan kalau hitungannya sebenarnya 1 KK itu 5 orang.

Ini, menurut Menteri KP, salah satu potensi dan luar biasa ada di Indonesia, belum lagi komoditas lain.

“Udang windu, udang milik kita sendiri ini pun sekarang kita dorong. Bahkan ada lagi sidat. Kita punya sidat, sidat ini kita punya potensi luar biasa besar, permintaan di dunia besar,” ungkapnya.

Indonesia, menurut Menteri KP, punya sumbernya di Selatan Jawa bahkan di muara-muara sungai itu banyak, tapi tidak pernah dilakukan budidaya secara besar-besaran.

“Walaupun Pak Presiden meminta kami hanya satu dulu yang bagus, tapi ini sambil berjalan secara simultan akan kita lakukan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri KP sangat yakin hal ini tidak perlu biaya yang besar, namun hanya butuh keinginan besar yang dibuktikan dengan langkah-langkah besar dan insyaallah bisa lakukan.

Lapangan pekerjaan, menurut Menteri KP, ada di depan mata, devisa ada di depan mata.

Sebagai misal lobster, lanjut Menteri KP,  lobster adalah potensinya sangat besar benih-benihnya di Indonesia, tapi untuk dibudidayakan pun tidak boleh.

“Nah, tahun ini kita izinkan, kita harapkan bisa kita buktikan dan kita wujudkan devisa yang baik. Intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain kita tidak merusak alam, sustainable development. Jadi dua kutub ini harus disatukan,” pungkas Menteri KP. (TGH/EN)