Apresiasi Kemudahan Investasi, PM Abe Janji Tingkatkan Investasi Jepang di Indonesia
Presiden Jokowi dan PM Abe saat meluncurkan logo 60 tahun hubungan pemerintah Indonesia-Jepang di Manila, Filipina, Minggu (12/11). (Foto: BPMI).
Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe mengapresiasi perkembangan kemudahan untuk berinvestasi di Indonesia yang dicapai semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana rating kemudahan berusaha atau ease of doing business naik terus dan kini berada di peringkat ke-71, demikian juga rating investment grade yang terus membaik.
Atas perkembangan-perkembangan itu, jika tahun ini investasinya naik 90%, maka di tahun-tahun mendatang, PM Abe berjanji akan terus meningkatkan investasi Jepang, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan PM Shinzo Abe, di Hotel Diamond, Manila, Filipina, Minggu (12/11) sore.
Menurut Menlu, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, PM Abe juga menyampaikan komitmennya untuk terus berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Patimban, terowongan Mass Rapid Transit (MRT), terowongan untuk tol Sumatra, dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya.
Launching Logo 60 Tahun
Dalam kesempatan itu Menlu Retno Marsudi menyampaikan, bahwa inti pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan PM Jepang adalah mengenai rencana peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada 2018, yaitu tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan kedua negara.
Dalam pertemuan tadi, juga diluncurkan logo 60 tahun hubungan bilateral Indonedia-Jepang, ungkap Menlu.
Usai bertemu dengan PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Jokowi bergegas menghadiri Special Gala Celebration for the 50th Anniversary of ASEAN“, yang digelar di SMX Convention Center, dekat arena utama KTT ke-31 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Philippines International Convention Center, Manila.
Dalam pertemuan dengan PM Shinzo Abe itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menlu Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (SM/ES)
