Asdep Poldagri Kedeputian Polhukam Setkab Gelar FGD Masalah Pilkada Serentak

Konsultan politik Yunarto Wijaya saat berbicara dalam FGD yang diselenggarakan Asdep Poldagri Deputi Polhukam Setkab, di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (16/12)

Asisten Deputi (Asdep) Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Sekretariat Kabinet (Setkab)  menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai isu-isu strategis dibidang politik dalam negeri, di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (16/12) siang.

FGD dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama membahas penyelenggaran dan kesiapan Pilkada serentak 2015, dan pembinaan partai politik dan pola koalisi di daerah. Sedangkan sesi kedua membahas masalah otonomi daerah dan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya penyusunan kajian terkait peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui investasi daerah, dan penyusunan kajian tentang implementasi dana desa.

“Tujuan pelaksanaan FGD ini mengelaborasi hasil temuan di lapangan, kemudian mengidentifikasi temuan tersebut, dan kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan terhadap permasalahan strategis terkait isu yang dibahas,” kata Asdep Poldagri Deputi Polhukam Setkab, Dyah Pancaningrum, saat membuka FGD tersebut.

Dalam FGD ini tampil tiga narasumber, yaitu: 1. Sri Budi Eko Wardhani dari Pusat Kajian Politik(Puskapol)  FISIP Universitas Indonesia dengan judul paparan “Catatan Awal Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015”; 1.  Pengamat dan konsultan politik, Director Charta Politika Yunarto Wijaya dengan judul “Parpol, Pilkada dan Pemerintah”; dan 3. Dr. Marja Sinurat, M.Pd.,MM dari Institut pemerintahan Dalam Negeri dengan judul “Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Melalui Investasi Daerah”.

Kesiapan Penyelenggara

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani mengemukakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 lalu masih ada kekurangannya. Untuk itu, ia menyarankan perlunya perubahan regulasi di tengah persiapan pilkada, konflik internal partai yang berujung pada gugatan terhadap keputusan KPUD di PTUN. “Kemudian pencairan dana APBD untuk pengadaan bahan kampanye. Kemudian ketepatan dan kualitas pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye. Terakhir catatan saya pada media sosialisasi yang beragam di setiap daerah,” papar Dhani.

Sementara  konsultan politik Yunarto Wijaya mengemukakan, kekurangan pada penyelenggaraan pilkada 2015 tidak terlepas dari sitem politik yang ada di Indonesia. Ia menilai, sistem politik demokrasi yang dilakukan oleh partai politik cenderung demokrasi mobilisasi.

“Itu yang terjadi saat ini. Perlu ada perbaikan pada elemen dasar partai politik; ideologi, kepemimpinan, keuangan, SDM dan manajemen organisasi,” kata Yunarto Wijaya.

Tampak hadir dan mengikuti FGD tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Deputi Bidang Polhukam Fadhlansyah Lubis; Asdep Bidang Politik Dalam Negeri Dyah Pancaningrum;  Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Robi Arya Brata; Asdep Bidang Hubungan Internasional Johan Arifin, dan Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Edwin JH Wuisang. (FID/JAY/ES)