Aset Negara, Presiden Jokowi: Proyek Hambalang Perlu Diselamatkan
Presiden Jokowi memberikan pengantar pada ratas mengenai P3ON Hambalang, di Kantor Presiden, Rabu (30/3) sore. (Foto: Humas/Dhany)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, sebagai aset negara perlu diselamatkan. Tetapi ia mengingatkan, harus hati-hati dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai aspek baik terkait audit dari sisi hukum, keuangan, serta teknis dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
“Khususnya secara teknis mengenai stabilitas tanah ini perlu dicek ulang kembali. Saya sudah memerintahkan Menteri PUPR untuk melakukan itu, dan nanti bisa melaporkan untuk pemeriksaan dari sisi aspek teknisnya,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Tindak Lanjut Pembangunan Infrastruktur Pendukung Olahraga di Hambalang, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3) petang.
Karena itu, Presiden Jokowi mengundang dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan juga BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dalam Rapat Terbatas itu untuk menyampaikan hasil pemeriksaan audit keuangan yang sudah dilakukan agar semua jelas dan transparan.
Sudah hadir langsung Bapak Ketua BPK dan juga Kepala BPKP yang tentu saja bisa menyampaikan mengenai hasil audit yang lalu, hasil pemeriksaan yang lalu seperti apa sehingga apabila nanti memungkinkan untuk diteruskan, tambah Presiden Jokowi.
Dari sisi hukum, Presiden juga menghadirkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melengkapi sisi hukum jika memang nanti akan diteruskan. Sementara mengenai audit teknis dan amdal, Presiden juga ingin mengetahui bagaimana hasil kajian geologi dari lokasi bangunan P3SON. Menurut Presiden, audit ini penting, bukan sekedar keberlangsungan pembangunannya, namun juga dari sisi keamanan penggunaan bangunannya.
Ratas ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua BPK Harry Azhar, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Prasetyo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Bupati Bogor Nurhayanti. (RMI/FID/DNI/ES)
