Atas Dasar Keselamatan, Pemerintah Imbau Tidak Mudik Tahun Ini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B. Pandjaitan menyampaikan bahwa melanjutkan pembatasan sosial berskala besar diputuskan tidak ada larangan mudik resmi dari pemerintah.

“Namun, Pemerintah beserta seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini,” ujar Menko Marves saat memberikan keterangan melalui Konferensi Video usai mengikuti Rapat Terbatas, Kamis (2/4).

Pemerintah dan seluruh aparatnya, menurut Luhut, akan melakukan langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum pada tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan Virus Korona (Covid-19), khususnya terkait dengan jaga jarak atau dikenal dengan physical distancing itu.

“Nah, ini akan berdampak pada harga-harga angkutan kalau memang ada juga yang mudik. Karena bisa satu mobil, satu bus itu yang berpenumpang 40, mungkin hanya tinggal 20, sehingga tentu harganya bisa melonjak,” imbuh Menko Marves.

Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, Menko Marves mengaku akan segera merumuskan dan mengumumkan bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait, misalnya kalau memang ada yang memaksakan diri juga untuk mudik, dia harus masuk karantina 14 hari di tempat mudiknya.

“Dan kalau di tempat mudik itu kita anggap tidak aman nanti akan ada pengkategorian daerah dia kembali ke Jakarta bisa saja dia masuk ke daerah karantina lagi untuk 14 hari. Tapi karena ini kita untuk menjaga penyebaran dari Covid-19 tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi kita,” kata Menko Marves.

Pemerintah Pusat dan daerah, lanjut Luhut, akan berkoordinasi memastikan masyarakat yang akan mudik dan harus melaksanakan isolasi seperti yang saya jelaskan tadi.

“Ini sudah terjadi di kampung-kampung atau di daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Jawa Timur. Jadi sekarang kita tinggal intensifkan saja, karena sudah menyadari bahayanya Covid-19,” ujarnya

Lebih lanjut, Menko Marves sampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan insentif dan bantuan sosial bagi masyarakat golongan tidak mampu di tengah imbauan pemerintah agar tidak mudik, untuk tidak menjalankan mudik.

“Kami ingin mengimbau penanganan Covid-19 ini di setiap negara berbeda-beda, karena kondisinya berbeda-beda. Jadi tidak ada wanted solution for all, solusi yang dilakukan negara-negara maju belum tentu cocok di kita. Misalnya India melakukan lockdown dan ternyata dampaknya seperti yang kita lihat sekarang,” jelas Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Menko Marves, sangat mengingatkan para menteri untuk memperhatikan dampaknya ini jangan sampai membuat rakyat yang paling bawah itu jadi menderita, mesti dipastikan bantuan sosial ataupun bentuk apapun nanti itu, itu sampai pada rakyat yang terkecil.

Imbau Media

Lebih lanjut, Menko Marves menyampaikan bahwa dampak Covid-19 ini semakin baik, terkendali dari data-data yang kita dapatkan, tapi ini adalah menyangkut masalah maraton dan waktu karena sebagaimana di Tiongkok, masih ada second wave.

“Oleh karena itu, displin kita dipentingkan, soal ini dipentingkan. Dan kita pun jangan lemparkan berita-berita yang tidak benar,” urai Menko Marves.

Media misalnya, sambung Menko Marves, boleh titip janganlah meng-quote statement-statement yang tidak benar yang membuat masyarakat resah, agar makin dewasa saat ini dalam membuat pemberitaan.

“Pemerintah tidak akan membuat suatu kebijakan yang akan menyengsarakan rakyatnya, ini saya ingin garisbawahi,” jelasnya.

Terkait dengan aktivitas mudik lebih dini yang terjadi sekarang ini, Menko Marves mengimbau seluruh masyarakat untuk mengingatkan untuk tidak terjadi itu.

“Pemerintah sebagaimana sudah diumumkan oleh Menkeu sudah menyiapkan paket stimulus jaring sosial untuk masyarakat yang terdampak,” imbuhnya.

Menurut Menko Marves, Pemerintah sedang mengevaluasi seandainya hal-hal yang perlu ditambahkan lagi jadi secara detail Presiden memerintahkan coba disisir lagi, jangan sampai nanti ada penumpukan-penumpukan tapi ada yang tidak kebagian.

“Kita akan berkombinasi dengan baik dengan Pemda DKI. Karena ada 3,7 juta yang harus dirawat. Nah itu kami bertukar data dengan Pak Gubernur dan Pak Menteri Sosial sudah memfinalisasinya,” tandas Luhut.

Misalnya, Menko Marves mencontohkan nanti karena pembelian voucher barang-barang itu dan Pemerintah sedang menghitung untuk tetap melibatkan Gojek dengan Grab, sehingga turut bekerja juga.

“Dan nanti saya pikir dalam beberapa waktu ke depan akan terbentuk nanti mekanisme sendiri. Nah, tapi semua saya mohon kita agar mengikuti protokol kesehatan Covid-19, khususnya yang terkait dengan physical distancing,” tandasnya.

Hasil studi dengan modeling-modeling, lanjut Luhut, yang dibuat, baik oleh teman-teman di UI, di UGM, di ITB, BSSN, itu semua menyimpulkan bahwa jaga jarak sangat penting kalau mau selesaikan ini.

“Kalau kita tidak mau selesaikan, mau orang lain korban gara-gara kita ya silakan dibuat. Saya kira kita tidak ingin keluarga kita, anak kita, istri kita itu jadi korban karena kita tidak disiplin,” katanya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sambung Luhut, berkoordinasi untuk memastikan kalau masih ada masyarakat yang ingin mudik harus ikut masuk karantina tadi, kemudian pemeriksaan kesehatan di kampungnya serta harus memastikan kampung itu mau menerima orang mudik.

“Karena sekarang banyak kampung di daerah-daerah lain tidak ingin menerima mudik dari Jakarta, karena Jakarta ini kita lihat adalah sepertinya pusat atau episentrum daripada Covid-19,” jelas Menko Marves.

Terkait dengan pelaksanaan teknis di lapangan, Menko Marves sampaikan telah lapor kepada Presiden dalam beberapa jam ke depan, atau satu hari ini dengan besok untuk membuat teknis petunjuk-petunjuknya sehingga ada buku panduan dengan Menteri sosial.

“Jadi sekali lagi Presiden sudah memutuskan tadi untuk kita menghitung betul-betul, jangan sampai ada rakyat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah,” tandasnya.

Sekali lagi, Menko Marves menggarisbawahi, tidak ada pernah keragu-raguan pemerintah atau terlambat dalam membuat keputusan, sama sekali tidak.

“Proses pengambilan keputusan itu dibuat secara cermat, mendengarkan semua, dihitung semua, dan Presiden sangat concern mengenai rakyat yang berpendapatan rendah. Kami harus memastikan bahwa mereka itu dapat bantuan itu dan itu tugas berat daripada Pak Menteri Sosial yang sekarang sedang bekerja itu,” tutup Menko Marves akhiri keterangannya. (TGH/EN)