Atasi Kebakaran di Kalteng, Presiden Jokowi Minta Dibangun Embung

Presiden Jokowi berdiskusi mengenai kebakaran hutan di Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (24/9)

Seusai melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al Karomah, Martapara, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (24/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung meninjau titik api atau hotspot di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Kamis (24/9) siang. Presiden Jokowi dan rombongan langsung meninjau lokasi hutan yang masih terbakar yang terletak di pinggir jalan Trans Kalmantan.

Awalnya, Presiden Jokowi meninjau ke dalam hutan hanya bersama Bupati Pulang Pisau selama kurang lebih 15 menit. Kemudian Presiden kembali ke pinggir hutan untuk mengajak Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri Lingkungan Hutan dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Kepada wartawan, Presiden Jokowi mengakui jika kabut di Pulang Pisau semakin pekat karena memang di kanan kiri semua terbakar.  “Kita harus sampaikan apa adanya, ini yang banyak adalah lahan gambut,” kata Presiden Jokowi.

Lahan gambut adalah lahan yang mudah terbakar, sehingga sangat sulit memadamkan api yang berada di lahan gambut. “Tadi saya berdiam diri selama lima menit, tiba-tiba saja api membesar,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, kunci mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalteng ada di perendaman (rewetting), pembuatan embung memang harus dikejar. Untuk itu, Presiden Jokowi mengaku telah memberikan perintah ke BNPB, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dibangun embung secepat-cepatnya, dan nantinya akan dikerjakan Zeni (TNI AD) yang mobilisasinya cepat.

“Kalau nggak seperti itu, nanti tidak akan rampung-rampung masalahnya. Tadi sudah di kabupaten Pulang Pisau saja 1900 hektar yang kita lihat. Kalau tidak segera dilakukan langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang cepat akan seperti ini terus dan berulang-ulang,” tegas Presiden.

Mengenai pengamanan selama pembuatan embung, Presiden Jokowi mengatakan, Panglima TNI dan Kapolri sudah disampaikan. Presiden juga mengingatkan,  bahwa penduduk kita itu untuk land clearing, pembersihan lahan itu budaya lamanya adalah dengan membakar. “ Itu juga sosialisasi besar-besaran harus dilakukan, tidak boleh lagi seperti ini,” ujarnya.

Adapun terkait konsesi, Presiden Jokowi meminta wartawan menanyakan kepada Menteri LHK Siti Nurbaya. Namun Presiden menyebutkan, ia telah memerintahkan agar dibuat konsensus lagi, pemilik harus membuat embung, pemilik harus membangun kanal, harua ada drainasenya sehingga kebutuhan air kalau ada apa-apa itu ada.

“Jangan seperti ini, nggak mungkinlah kita pakai pemadam kebakaran kemudian yang dipadamkan hanya pinggir, yang tengah nggak bisa, berapa panjang pipa yang ditarik. Ini jangka tengah, jangka panjang tapi memang harus direalisasikan. Kita nggak mau setiap tahun bolak balik kayak gini terus,” tutur Presiden Jokwi.

Presiden juga mengingatkan, bahwa embung itu dipakai untuk mendapatkan air bukan untuk membuang, menyedot air keluar. “Itu yang nggak boleh, sudah kita peringatkan yang itu. Kita mengerti lapangannya sekarang,” ujarnya.

Ada berapa kanal yang mau dibangun? “Di tempat-tempat prioritas yang sangat-sangat rawan kebakaran. Pak Bupati sudah tahu titik-titiknya, tadi sudah diberikan dua titik yang harus segera dilakukan. Tanya Pak Bupati,” jawab Presiden Jokowi.

Ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendikbud Anis Baswedan, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo. (SLN/UNI/ES)