Atasi Kemiskinan, Presiden Jokowi Minta KIS, KIP, KKS Didistribusikan Tuntas April
Presiden Jokowi, para Menteri Kabinet Kerja, dan pejabat terkait berdiskusi sebelum ratas dimulai (16/3). (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengatasi masalah kemiskinan dan juga ketimpangan. Baik ketimpangan antar warga maupun ketimpangan antar daerah.
“Saya ingin agar semua kebijakan, semua program dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ini betul-betul dijalankan secara terpadu, terintegrasi antar kementerian, juga dengan Bank Indonesia, juga OJK (Otoritas Jasa Keuangan), juga dengan Bulog,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas masalah kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3) sore.
Menurut Presiden, angka kemiskinan itu penyebabnya memang sekarang ini karena pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan harga beras.
“Hal-hal yang berkaitan dengan dua hal tadi, perlambatan ekonomi dan masalah harga pangan khususnya beras, itu harus betul-betul menjadi perhatian kita,” tutur Presiden.
Ia menegaskan, harga pangan yang tidak stabil dengan mudah akan menghilangkan semua dampak positif program-program yang telah dilakukan dalam hal pengentasan kemiskinan.
Presiden juga meminta agar program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus dipastikan terdistribusi tepat sasaran.
“Saya ingin laporan bahwa seluruh kartu itu nanti harus tuntas pada bulan April yang akan datang,” ujarnya.
Program dana desa, lanjut Presiden, juga sama. Harus bermanfaat untuk rakyat desa dan dikerjakan dilakukan padat karya, sehingga ini akan memberikan daya beli kenaikan daya beli di rakyat di desa. Begitu juga dengan perbankan, yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat.
Dalam kesempatan itu Presiden memuji penyerapan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya sekarang ini hanya 9% itu dipasarkan dengan baik, sehingga masyarakat sekarang tahu betul bahwa bunga itu hanya 9 persen
“Saya kira bahwa serapan sampai sekarang nanti saya juga ingin laporan sudah berapa persen. Tetapi yang saya ikuti sudah, sudah, uangnya sudah banyak yang keluar,” ungkapnya.
Presiden kembali menegaskan mengenai pentingnya terintegrasi, terpadu sehingga semua yang berkaitan dengan data-data betul-betul terverifikasi, tervalidasi.
“Sehingga semua yang berkaitan dengan pemberian bantuan-bantuan juga bisa tepat sasaran. Dan pengawasan, pemantauan program betul-betul lapangannya dikuasai sehingga pelaksanaan di lapangan nantinya bisa kita pantau, kita awasi,” pungkasnya.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar. (FID/UN/ES)
