Atasi Kesenjangan, Pemerintah Segera Mulai Redistribusi Aset dan Reforma Agraria
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla bersama pimpinan lembaga negara menyampaikan keterangan pers, usai silaturahmi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3) siang. (Foto: Deny S/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, undangan yang disampaikannya kepada seluruh pimpinan lembaga negara (DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK, serta Komisi Yudisial) subtansinya adalah ingin membangun sebuah kebersamaan, membangun rasa optimisme terhadap seluruh program-program yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah.
Pada pertemuan siang ini, lanjut Presiden, para pimpinan lembaga negara itu berbicara masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, dan yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi yang ada.
Ini akan kita tindak lanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat, kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama pimpinan lembaga negara, usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3) siang.
Pemerintah, jelas Presiden, akan memulai untuk membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren, dan juga mempercepat pembagian sertifikat-sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki.
Dengan demikian, diharapkan nantinya rakyat bisa memiliki kolateral, memiliki agunan dalam rangka bisa mengakses permodalan ke perbankan. Intinya pertemuan tadi seperti itu, ujar Presiden Jokowi.
Saat menyampaikan keterangan pers itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Mohammad Saleh, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Ketua MA M. Hatta Ali, Ketua BPK Herry Azhar Azis, dan Ketua MK Arief Hidayat. Sementara di barisan belakang berdiri para wakil ketua MPR, DPR, dan DPD-RI. (GUN/DNS/ES)
