Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat aktivitas politik di daerahnya yang melibatkan massa.
Pemerintah mencanangkan Operasi Yustisi yang diawali dengan pembagian 34.355.019 masker secara serentak, untuk membudayakan dan memperketat disiplin protokol kesehatan di kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di 270 kabupaten/kota.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan upaya penurunan angka stunting di Indonesia harus mencapai target yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu berada di angka 14% pada tahun 2024 atau di bawah 680 ribu per tahun.
Jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menegaskan pentingnya gotong royong dan penegakan protokol kesehatan di kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada Menpora, KONI, dan KOI untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa olahraga bisa menjadi salah satu pendongkrak perekonomian dan mengembangkan sport tourism nasional.
Olahraga merupakan instrumen penting dalam pendidikan dan peningkatan produktivitas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 segera bekerja cepat, terutama untuk pengembangan bibit vaksin merah putih di tempat bibit vaksin itu diteliti dan dikembangkan oleh institusi di dalam negeri.
Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, menyampaikan bahwa ada 2 sanksi di dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni yang sifatnya administratif dan sanksi yang sifatnya pidana.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 67 Tahun 2020 tertanggal 4 September 2020 tentang sistem kerja pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) dalam tatanan normal baru yang mengatur persentase kehadiran ASN berdasarkan wilayah zona risikonya.
