Awal 2017 Diterapkan, Program Raskin Akan Diganti Voucher Pangan

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 19 Juli 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 57.968 Kali
Mensos, Mentan, ka-Bulog berbincang-bincang sebelum ratas mengenai Perubahan Raskin Menjadi Bantuan Pangan  di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7) sore (Foto: Humas/Rahmat).

Mensos, Mentan, dan ka-Bulog berbincang-bincang sebelum ratas mengenai Perubahan Raskin Menjadi Bantuan Pangan  di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7) sore (Foto: Humas/Rahmat).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pada Rapat Terbatas 16 Maret lalu, telah diputuskan program pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) akan diganti dengan voucher pangan yang akan disampaikan langsung kepada rumah tangga yang menjadi sasaran.

“Voucher ini dapat digunakan untuk menebus beras dan/atau telur atau bahan pokok lainnya, di pasar, di warung, di toko pada harga yang berlaku,” kata Presiden Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas (ratas), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/7) petang.

Harapan Presiden, dengan mereformasi ini, rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan dengan bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik. Serta juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat namun juga protein, misalnya telur.

Dengan adanya reformasi ini, imbuh Presiden, pedagang-pedagang sembako di pasar juga bisa mendapatkan tambahan peluang usaha dan bisa dipercayakan.

“Dan yang tidak kalah penting, melalui reformasi ini Bulog akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai buffer stock sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya dan juga penyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh,” jelas Presiden.

Presiden meminta agar perubahan ini secara bertahap dapat di mulai dan diterapkan pada awal 2017. Ia juga meminta ada sebuah peta jalan perubahan yang direncanakan dengan matang sehingga proses transisi ini bisa berjalan dengan baik.

Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau misalnya di Papua, Yahukimo, Yalimo, Natuna, Morotai, dan daerah lainnya, Presiden Jokowi mengatakan perlu kebijakan-kebijakan khusus yang harus disusun.

Angka Kemiskinanan

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa per Maret 2016 bahwa angka kemiskinan turun dari  sebesar 11,22% pada Maret 2015 menjadi 10,86% pada Maret 2016 .

“Ini menjadi sebuah momentum yang baik karena beberapa hal, yang pertama karena inflasi yang terus bisa kita jaga pada angka-angka 3- 4%,” tutur Presiden.

Kemudian yang kedua, lanjut Presiden, dana-dana yang mengalir ke desa berupa Dana Desa juga mempengaruhi  terhadap angka kemiskinan yang ada di desa- desa, yang ada di kampung-kampung.

Presiden mengatakan apabila voucher ini bisa dikerjakan dengan baik dari data BPS yang ada, ia meyakini bahwa masyarakat Indonesia yang masih kurang sejahtera bisa akan berkurang lagi karena bantuan ditujukan kepada sasaran yang jelas nama dan alamatnya.

“Sehingga saya kira apabila ini secepatnya kita lakukan dan meyakini bahwa angka-angka yang tadi saya sampaikan akan bisa turun lebih banyak lagi.”

Rapat Terbatas itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Mentan Amran Sulaiman, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. (FID/DNA/ES)

Berita Terbaru