Awasi Taman Nassional, Pemerintah Akan Operasikan 40 Drone

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 2 November 2015
Kategori: Nusantara
Dibaca: 15.078 Kali

droneKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan 40 pesawat tanpa awak atau drone untuk peningkatan pengawasan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya.

“Kalau melihat kejadian kebakaran hutan dan lahan yang juga merambat ke kawasan konservasi dan taman nasional, ke depan pencegahan lebih diutamakan. Tapi pengawasan dengan luas ribuan hingga ratusan ribu hektare kan tidak mudah dengan jumlah pengawas yang terbatas,” kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Tachrir Fathoni di Jakarta, Minggu (1/11).

Karena itu, menurut dia, KLHK menyiapkan 40 drone untuk mempermudah tugas pengawasan khususnya di tanam nasional dan di daerah konservasi lainnya.

“Kita sedang menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia, belajar cara pengoperasiannya. Kalau barangnya sudah ada tapi tidak ada yang bisa mengoperasikan ya percuma,” kata Tachrir Fathoni .

Tachrir FathoniĀ  mengatakan rencananya 40 drone baru akan mulai digunakan pada 2016.

Peningkatan pengawasan terhadap kawasan konservasi ke depan, menurut dia, memang dirasakan sangat perlu dilakukan mengingat KLHK menargetkan peningkatan populasi 25 spesis satwa terancam punah hingga 2019. “Kita juga membuat sensor untuk monitoring satwa seperti di Way Kambas,” ujarnya.

Belajar dari kejadian kebakaran hutan dan lahan 2015, di mana ditemukan pula kawasan tanam nasional yang ikut terbakar dan kemudian ditanami karet, ia mengatakan pemanfaatan drone diyakini semakin memperkuat dan mempercepat pengawasan.

“Kita bisa terbangkan drone dengan cepat menyisir seluruh wilayah tanam nasional dalam beberapa jam, misalnya. Jika ditemukan hal mencurigakan, tim bisa dengan cepat menuju titik yang tepat, tidak perlu menyisir lokasi satu per satu,” ujar Tachrir Fathoni .

KLHK juga meningkatkan sarana wisata di kawasan-kawasan konservasi termasuk di taman nasional. Tujuannya tidak lain, menurut dia, untuk meningkatkan devisa. (Humas KLHK/ES)

Nusantara Terbaru